SEMARANG, Berita Merdeka Online — Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan komitmennya menyelaraskan program pembangunan Kota Semarang tahun 2026 dengan arahan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan Presiden di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8).
Menurut Agustina, ada tiga poin utama yang akan diadopsi, yaitu penyelesaian program prioritas nasional, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta orientasi pembangunan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Saya suka sekali ketika beliau membacakan pasal 33 UUD 1945, bahwa segala yang berkaitan dengan hak hidup orang banyak harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Prinsip ini akan kita detailkan dalam program pemerintah kota,” ujarnya seusai mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rapat paripurna DPRD Kota Semarang.
Fokus program 2026 meliputi ketahanan pangan dan lingkungan hidup, selaras kebijakan pemerintah provinsi. Pemkot tengah memfinalisasi clustering sektor ketahanan pangan dari hulu hingga hilir, penguatan perdagangan, serta perluasan layanan pangan murah seperti Semar Kempling dan Lumpang Semar. Di bidang lingkungan, akan dibangun sistem pengelolaan sampah terintegrasi hingga tingkat kelurahan.
Agustina menilai, dana Rp25 juta per RT per tahun telah efektif mendorong partisipasi warga dalam gotong royong, menjaga kebersihan, dan keamanan lingkungan.
“Banyak warga yang sebelumnya pasif kini ikut rembukan. Ini positif secara sosial,” katanya.
Di bidang infrastruktur, Pemkot memprioritaskan penanganan kemacetan di Jerakah dan Silayur. Anggaran masih dibahas bersama pemerintah pusat dan provinsi.
Untuk transportasi, Pemkot mengkaji penambahan armada BRT, mengingat sebagian bus sudah tua. Opsi efisiensi adalah menggandeng swasta menyediakan armada, sementara Pemkot menanggung operasional dan subsidi tiket.
“Kalau tanpa subsidi, harga tiket bisa Rp20.000. Saat ini hanya Rp4.000 untuk umum, bahkan gratis untuk kelompok tertentu. Kenaikan harga tidak ideal di situasi ekonomi sekarang,” tegasnya.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, mendukung langkah penyelarasan program daerah dengan kebijakan pusat, terutama di bidang ketahanan pangan.
Ia menilai program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat harus mendapat dukungan penuh.
“Kalau sarana-prasarana belum siap, kami khawatir siswa terganggu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi,” ujar Pilus, sapaan akrabnya.
Politisi PDI-P tersebut juga memuji dampak positif dana Rp25 juta per RT, terutama dalam memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI tanpa membebani warga.
“Masyarakat lebih total memeriahkan karena tidak terbebani biaya. Ini juga pembelajaran bagi anak-anak kita,” jelasnya.
Ia berharap sinergi pusat, provinsi, dan kota dapat mempercepat pencapaian program prioritas seperti ketahanan pangan, lingkungan hidup, infrastruktur, dan peningkatan indeks pembangunan manusia.(sun)
Tinggalkan Balasan