SEMARANG, Berita Merdeka Online – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tengah menyiapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 dengan menggandeng sekolah swasta untuk menerima siswa kurang mampu melalui program beasiswa di sekolah swasta.
Kebijakan ini diambil karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan setiap tahunnya.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, meminta Dinas Pendidikan untuk mengatur skema agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap bisa bersekolah di sekolah swasta dengan beasiswa.
“Nanti misalnya SPP-nya dibayar Pemkot. Tapi karena kita nggak bisa intervensi sekolah swasta, saya minta kepala dinas untuk meminta slot khusus, agar bisa pakai beasiswa. Ini bentuk gotong royong dengan skema khusus,” ujar Agustina dalam acara Ngopi Bareng (Ngobrol Penting Bersama Stakeholder Pendidikan Kota Semarang) di Grand Edge Hotel, Jumat (7/3).
Sebagai bagian dari program kerja 100 hari pertamanya, Agustina ingin memastikan SPMB berjalan kondusif. Menurutnya, jika hanya mengandalkan daya tampung sekolah negeri, maka tidak semua siswa bisa terakomodasi. Oleh karena itu, keterlibatan sekolah swasta menjadi solusi.
Menurutnya, alasan utama orang tua enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta adalah biaya yang lebih tinggi dibanding sekolah negeri. Karena itu, Pemkot perlu turun tangan dengan memberikan beasiswa agar sekolah swasta bisa menjadi mitra dalam mencerdaskan anak bangsa.
Dinas Pendidikan Kota Semarang telah mulai melakukan pemetaan jumlah siswa kurang mampu yang berhak mendapatkan beasiswa di sekolah swasta.
Skema pendanaan beasiswa tidak hanya akan berasal dari APBD Kota Semarang, tetapi juga akan mengandalkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Corporate Social Responsibility (CSR) dari pengusaha.
“Ini masih dihitung kebutuhannya berapa. Nanti anggarannya tidak hanya dari APBD, tapi bisa juga dari provinsi dan CSR,” jelas Agustina.
Agustina menegaskan bahwa prioritas utama program ini adalah masyarakat kurang mampu. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena kendala biaya.
“Sekolah gratis yang sudah ada kalau baik ya kita lanjutkan, kalau kurang ya kita tambal. Intinya, tidak boleh ada anak yang tidak sekolah karena biaya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menyampaikan bahwa dinas telah merancang beberapa konsep bagi siswa yang kurang mampu namun tidak memiliki kesempatan di sekolah negeri.
“Ada petunjuk dari bu wali, kalau nggak bisa masuk di negeri dan kurang mampu, bisa ke sekolah swasta dengan skema atau fasilitasi beasiswa,” jelasnya.(day)
Tinggalkan Balasan