SEMARANG, Berita Merdeka Online – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mencatat tanah longsor sebagai jenis bencana paling dominan sepanjang tahun 2025.
Menanggapi data tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Semarang mendesak pemerintah kota memperkuat mitigasi bencana dalam pembangunan infrastruktur.
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet, menilai tingginya frekuensi longsor harus menjadi peringatan serius bagi Pemkot Semarang. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di wilayah rawan bencana perlu dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang dan berbasis mitigasi.
“Data BPBD menunjukkan risiko bencana di Kota Semarang masih cukup tinggi. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus benar-benar memperhatikan aspek keselamatan masyarakat, khususnya di kawasan perbukitan,” ujar Agus, Rabu (7/1).
BPBD mencatat, kejadian longsor banyak terjadi di wilayah zona merah, seperti Kecamatan Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, Ngaliyan, dan Gunungpati.
Selain longsor, bencana rumah roboh menempati posisi kedua dengan 79 kejadian. Sebanyak 27 di antaranya disebabkan pohon tumbang, sementara sisanya akibat cuaca ekstrem dan kondisi bangunan.
Agus menekankan pentingnya keberadaan talud, sistem drainase yang baik, penguatan lereng, serta penataan vegetasi sebagai langkah pencegahan.
Ia juga mendorong evaluasi teknis dan pengawasan berkelanjutan terhadap proyek infrastruktur, serta penguatan koordinasi lintas instansi agar mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif.(day)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan