Bengkulu, Beritamerdekaonline.com — Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bengkulu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Bengkulu, Kamis (10/9), untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan tenaga kerja dan pengelolaan parkir di sejumlah lokasi di Kota Bengkulu.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bengkulu menyampaikan dua persoalan utama kepada Pemerintah Kota Bengkulu. Pertama, mengenai nasib sejumlah pekerja parkir di kawasan Pasar Panorama, khususnya zona 6 dan satu pekerja di zona lainnya. Kedua, terkait keberadaan juru parkir di area gerai Alfamart.
Ketua Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bengkulu, Rendra Ginting, SP., mengatakan, persoalan pekerja parkir di zona 6 telah dibahas bersama Pemerintah Kota Bengkulu. Menurut dia, pemerintah daerah telah menerima aspirasi pekerja dan berjanji mencari solusi terhadap persoalan tersebut.
”Tujuan kita ada dua poin. Pertama, masalah yang di zona 6. Tadi sudah ada notulen. Artinya, lima orang di zona 6 dan satu orang di zona 2 akan diakomodasi oleh Pemerintah Kota Bengkulu,” kata Rendra.
Ia menjelaskan, pemerintah meminta waktu sekitar satu bulan untuk merumuskan dan menetapkan keputusan terkait penempatan para pekerja tersebut. Selama proses tersebut berlangsung, terdapat opsi agar para pekerja tetap dapat menjalankan aktivitasnya di kawasan zona 6 dengan kemungkinan adanya sedikit perubahan titik lokasi parkir.
”Mereka meminta waktu kurang lebih selama sebulan dan sudah ada keputusan. Ada solusi bahwa orang-orang ini tetap bekerja di zona 6, mungkin nanti titiknya agak sedikit bergeser,” ujarnya.
Rendra berharap tenggat waktu yang diberikan pemerintah dapat menghasilkan keputusan yang jelas sehingga para pekerja tidak kehilangan mata pencaharian.
Persoalan kedua yang disampaikan dalam aksi tersebut berkaitan dengan aktivitas parkir di area Alfamart. Rendra mengatakan, pihak Alfamart telah menerima penjelasan mengenai kronologi persoalan yang menjadi perhatian para pekerja.
Menurut dia, pihak Alfamart meminta waktu untuk berkomunikasi dengan manajemen pusat di Jakarta sebelum memberikan keputusan kepada Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bengkulu.
”Artinya sudah kita kasih tahu kronologinya semua. Pihak Alfamart meminta waktu, mereka akan berkomunikasi dengan orang Jakarta. Nanti kalau sudah dikomunikasikan ke Jakarta, hasilnya disampaikan kepada kita,” katanya.
Rendra menambahkan, pihaknya sebelumnya berencana melakukan aksi di gudang Alfamart pada tanggal 12. Namun, rencana tersebut ditunda selama 10 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dengan manajemen pusat.
Ia menegaskan, apabila tidak ada keputusan yang dinilai dapat mengakomodasi kepentingan pekerja, pihaknya akan kembali memperjuangkan hak para pekerja.
”Kalau tidak ada keputusan, ya kami memperjuangkan hak pekerja,” tegas Rendra.
Rendra juga menyoroti terbatasnya lapangan pekerjaan di Bengkulu. Menurut dia, keberadaan lapangan pekerjaan bagi sekitar 160 orang sangat berarti bagi masyarakat Kota Bengkulu.
”Kita perlu tahu, di Bengkulu ini tidak banyak lapangan kerja. Jadi dengan adanya 160 orang yang bisa bekerja itu sudah alhamdulillah sekali untuk warga Kota Bengkulu,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bengkulu Dr. H. Dedy Wahyudi, S.E., M.M., yang diwakili Pj Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah, S.STP., M.Si., mengatakan, Pemerintah Kota Bengkulu telah menerima perwakilan Aliansi Serikat Pekerja/Buruh Bengkulu beserta aspirasi yang disampaikan.
Medy mengatakan, terdapat dua poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni persoalan parkir di sekitar Pasar Panorama, khususnya zona 6, serta persoalan pengelolaan parkir di area Alfamart.
”Untuk perparkiran, insyaallah nanti ada solusi terbaiknya. Akan ada koordinasi lagi antara juru parkir lama, juru parkir baru, dengan Bapenda yang menangani,” kata Medy.
Ia menyebutkan, salah satu persoalan yang turut dibahas adalah titik parkir di Jalan S. Parman. Pemerintah Kota Bengkulu, kata dia, akan mencari jalan tengah dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Terkait parkir di Alfamart, Medy menjelaskan bahwa Aliansi mengusulkan agar juru parkir yang sebelumnya bertugas di lokasi tersebut dapat kembali bekerja.
Namun, pengelolaan parkir di area Alfamart saat ini berada dalam kebijakan manajemen perusahaan. Medy mengatakan, kebijakan tersebut sebelumnya muncul setelah adanya masukan dari masyarakat yang menilai aktivitas parkir di lokasi itu cukup membebani pengunjung.
Karena itu, pengelolaan parkir di halaman Alfamart kemudian diarahkan menjadi pajak parkir yang dibayarkan langsung oleh pihak manajemen kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD).
”Ini diusulkan memakai juru parkir lagi dari manajemen. Nanti akan disampaikan karena kebijakan Alfamart ini perusahaan nasional. Jadi tidak bisa langsung diputuskan oleh perwakilan yang hari ini hadir dari cabang Bengkulu,” jelasnya.
Medy mengatakan, aspirasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada manajemen pusat Alfamart. Pemerintah Kota Bengkulu juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak perusahaan dan para pekerja untuk mencari solusi yang terbaik.
Ia menegaskan, pemerintah akan tetap melihat persoalan tersebut berdasarkan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Di sisi lain, berbagai masukan dari para pekerja juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan berikutnya.
Dengan adanya pertemuan antara pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pihak perusahaan, Pemerintah Kota Bengkulu berharap persoalan parkir di zona 6 serta Alfamart dapat diselesaikan melalui koordinasi dan keputusan yang memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus tetap sesuai dengan ketentuan pengelolaan parkir dan pendapatan daerah.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan