Skema Baru, TPP ASN RSUD Arga Makmur BU Sejak 2026 Dipangkas Sadis

Bengkulu Utara, Beritamerdekaonline.com – Teka-teki pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) beberapa diantara Dokter, Nakes dan ASN di RSUD Arga Makmur Bengkulu Utara akhirnya terjawab. Sejak Januari 2026, TPP dipangkas sekira 60% dibanding tahun 2025 lalu, berbeda dengan Nakes.

Hal ini dibenarkan oleh Kabag Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Setda Kabupaten Bengkulu Utara (BU), Rizki Wijaya.

Lihat Juga:

Puluhan Motor Dinas Kades Se-Bengkulu Utara Diparkir di DPMD Akan Dihapus Untuk Dilelang

Dikonfirmasi media ini, Ricky membenarkan bahwa pembayaran TPP ASN tahun 2026 kini berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup) Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemberian TPP Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Benar, untuk tahun 2026 kita pakai Perbup Nomor 1 Tahun 2026. Skema per-kelas, bukan lagi yang lama yaitu per-ruangan,” ujar Ricky singkat, Kamis (18/9/2026).

Lihat Juga:

Masuk Desa, Bapenda BU Gelar Pelayanan Pajak PBB-P2 Dan Samsat BERASA 2 di Ulok Kupai

Pernyataan Rizki tersebut sejalan dengan dokumen Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 060/299/B.10/2026 tanggal 15 Juni 2026 yang ditandatangani Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata. Dalam diktum Kedua, Kepbup itu berlaku surut mulai 1 Januari 2026.

“Kemudian untuk skema per-ruangan di RSUD Arga Makmur resmi dihapus sejak Januari 2026,” tambahnya.

Dengan berlakunya Perbup Nomor 1 Tahun 2026 skema lama berbasis per-ruangan yang selama ini dipakai di RSUD Arga Makmur BU resmi tidak digunakan lagi sejak Januari 2026. Kini diganti berbasis Kondisi Kerja/Kelas Jabatan.

Lihat Juga:

“Rp 2,2 Miliar Tender Ulang, Satu Paket Rp 400 Juta Rehabilitasi Jalan Kota Arga Makmur BU Belum Ada Peminat”

Akibat skema baru tersebut, TPP anjlok drastis hingga lebih kurang 60 %.

Terpisah, salah satu penerima TPP yang enggan namanya dikutip mengeluh, sejak Januari sampai saat ini kami cuma terima separuh, tidak full seperti di 2025. Potongannya sejak Perbup baru, hampir sekira 60%, sebaliknya pemotongan TPP Nakes tidak sampai 60%, keluhnya.

Para nakes berharap Bupati mengevaluasi kembali Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2026 tersebut melalui Kabag Ortala selaku pengampu regulasi, agar TPP kembali adil sesuai beban kerja dan risiko ruangan. (Yapp)