JAKARTA, Beritamerdekaonline.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah umrah Indonesia dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk mengutamakan penerbangan langsung menuju Arab Saudi dibandingkan penerbangan transit melalui Singapura dan Malaysia.
Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah untuk mempertimbangkan keamanan perjalanan jemaah sekaligus memperkuat industri penerbangan nasional. Pemerintah mendorong penggunaan penerbangan langsung menuju Jeddah atau Madinah dengan tetap memperhatikan kualitas layanan, harga tiket, dan kebutuhan jemaah.
Dahnil mengatakan, berdasarkan pemantauan hingga Senin (26/10/2026), penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi masih berlangsung normal. Kementerian Haji dan Umrah juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah.
“Terkait kondisi eskalasi Timur Tengah, Saudi baik-baik saja dalam konteks peribadatan umrah. Kemenlu juga sama, baik-baik saja. Sampai detik ini kegiatan umrah berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Dahnil.
Kemenhaj meminta jemaah dan penyelenggara perjalanan umrah mempertimbangkan penerbangan langsung ke Arab Saudi untuk mengurangi kebutuhan transit di negara lain.
Menurut Dahnil, penerbangan langsung menjadi pilihan yang perlu diprioritaskan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan selama perjalanan.
“Kami sebagai pihak yang mengelola haji dan umrah mengimbau jemaah memilih maskapai direct, bukan penerbangan transit. Lebih aman bisa direct ke Jeddah atau Madinah. Jadi kami sarankan itu,” katanya.
Untuk menyampaikan imbauan tersebut kepada pelaku usaha, Kemenhaj telah mengumpulkan asosiasi PPIU. Pemerintah meminta asosiasi turut mengarahkan penyelenggara perjalanan agar mempertimbangkan penggunaan penerbangan langsung ketika menyusun paket perjalanan umrah.
Dahnil secara khusus menyebut rute transit melalui Malaysia dan Singapura sebagai pilihan yang untuk sementara perlu dipertimbangkan kembali.
“Kami kumpulkan asosiasi PPIU untuk menjadi perhatian kepada pelaku bisnis travel. Kami minta kepada asosiasi jangan dulu memilih penerbangan transit seperti ke Malaysia atau Singapura,” ujar Dahnil.
Imbauan tersebut ditujukan kepada jemaah dan penyelenggara perjalanan. Karena itu, informasi mengenai rute penerbangan, jadwal keberangkatan, serta ketentuan paket perjalanan tetap perlu dikonfirmasi kepada pihak maskapai dan biro perjalanan masing-masing.
Selain mempertimbangkan keamanan perjalanan, pemerintah melihat adanya peluang ekonomi dari penggunaan maskapai nasional untuk melayani penerbangan umrah.
Dahnil memperkirakan sekitar 70 ribu jemaah umrah Indonesia menggunakan penerbangan transit melalui Singapura dan Malaysia. Menurutnya, jumlah tersebut menjadi potensi pasar yang dapat dimanfaatkan industri penerbangan Indonesia.
“Jemaah yang transit di Malaysia dan Singapura cukup besar, 70 ribuan. Jika itu diarahkan ke penerbangan nasional juga membantu ekonomi nasional kita. Kita harus dorong dua maskapai nasional kita, yaitu Lion dan Garuda,” katanya.
Ia menyebut Garuda Indonesia dan Lion Air sebagai maskapai yang diharapkan dapat memperkuat layanan penerbangan umrah. Namun, upaya tersebut perlu disertai peningkatan mutu pelayanan dan harga tiket yang mampu bersaing dengan maskapai internasional.
“Garuda dan Lion harus melakukan perbaikan layanan mereka. Mendorong mereka agar menguasai pasar dalam negeri, harus kompetitif bersaing di luar negeri,” ujar Dahnil.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peningkatan penggunaan maskapai nasional perlu diimbangi dengan pelayanan yang baik. Bagi jemaah, faktor harga, kenyamanan, ketepatan jadwal, dan kemudahan perjalanan tetap menjadi pertimbangan penting dalam memilih penerbangan.
Untuk mendukung peningkatan pelayanan penerbangan umrah, Kemenhaj juga melibatkan jajaran pimpinan Garuda Indonesia, Lion Air, dan Angkasa Pura dalam pembahasan mengenai layanan penerbangan serta fasilitas bandara.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pelayanan di Terminal 2 yang digunakan untuk penerbangan haji dan umrah. Perbaikan fasilitas dan tata kelola layanan dinilai penting untuk mendukung perjalanan jemaah agar lebih nyaman dan tertib.
“Garuda dan Lion harus meningkatkan layanan dan harga harus kompetitif. Makanya kami hadirkan dirut Garuda, Lion, dan Angkasa Pura,” kata Dahnil.
Pembenahan layanan tersebut diharapkan berjalan seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan daya saing maskapai nasional. Dengan demikian, dorongan menggunakan penerbangan langsung tidak hanya menjadi imbauan, tetapi juga didukung oleh kesiapan layanan yang memadai.
Selain membahas penerbangan, Dahnil menyoroti persoalan hak penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang belum terselesaikan, terutama terkait pengembalian dana atau refund.
Kemenhaj, kata dia, akan memberikan asistensi untuk membantu penyelesaian persoalan yang dihadapi PPIU.
“Banyak juga hak-hak PPIU yang terhambat terkait refund. Kami akan asistensi,” ujarnya.
Persoalan pengembalian dana tersebut menjadi bagian lain dari upaya pembenahan penyelenggaraan perjalanan umrah. Penyelesaian yang jelas diharapkan dapat membantu melindungi kepentingan penyelenggara sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perjalanan ibadah.
Meski demikian, penyelesaian setiap persoalan refund tetap perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku, dokumen transaksi, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Dalam kesempatan tersebut, Dahnil juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kerja sama dalam penyelenggaraan ibadah umrah.
Pemerintah Indonesia, menurutnya, berupaya memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.
“Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kita ingin pastikan jemaah yang berangkat pulang aman,” katanya.
Ia menambahkan, dorongan menggunakan penerbangan langsung juga sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
“Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu. Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi,” pungkas Dahnil.
Kemenhaj selanjutnya mendorong koordinasi dengan asosiasi PPIU, maskapai penerbangan, dan pengelola bandara untuk meningkatkan mutu pelayanan perjalanan umrah.
Bagi calon jemaah, imbauan tersebut menjadi pertimbangan untuk memeriksa kembali pilihan rute, jadwal, dan ketentuan perjalanan bersama penyelenggara umrah. Sementara itu, peningkatan daya saing maskapai nasional menjadi salah satu faktor penting agar penerbangan langsung dapat menjadi pilihan yang layak dari sisi pelayanan, kenyamanan, dan biaya.***
Editor: Admin Nasional
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan