Padang Panjang, Beritamerdekaonline.com – Perlindungan hak masyarakat dan keberlanjutan lahan pertanian menjadi perhatian dalam rencana pembangunan lanjutan Jalan Tol Padang–Pekanbaru ruas Bukittinggi–Sicincin di Kota Padang Panjang. Proyek tersebut mencakup 352 bidang tanah dengan luas total sekitar 56,84 hektare.
Persoalan itu dibahas dalam kegiatan prasosialisasi dan dialog bersama masyarakat di Gedung M. Sjafei, Padang Panjang, Rabu (28/10/2026). Pembangunan yang disebut bernilai sekitar Rp29 triliun tersebut diharapkan memperkuat konektivitas Sumatera Barat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyambut positif rencana pembangunan itu. Namun, ia mengingatkan agar perencanaan trase dan pelaksanaan proyek memperhatikan dampak terhadap lahan milik masyarakat, terutama lahan pertanian yang bergantung pada jaringan irigasi.
“Kami tidak menolak pembangunan ini. Namun, apabila ada lahan masyarakat yang terdampak, mohon dicarikan solusi yang baik. Jangan sampai pembangunan mengganggu sistem irigasi, terutama yang digunakan untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat,” kata Hendri.
Menurut Hendri, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan warga yang lahannya berpotensi terdampak. Karena itu, informasi mengenai tujuan pembangunan, tahapan pelaksanaan, dan konsekuensi proyek perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat.
Ia juga meminta pemilik lahan yang merasa berpotensi terdampak agar menyampaikan persoalan melalui saluran pengaduan yang tersedia. Warga dapat mendatangi kantor kecamatan dengan membawa dokumen atau kelengkapan terkait kepemilikan lahan.
Selain itu, Pemerintah Kota Padang Panjang menyediakan aplikasi Papago yang dapat diunduh melalui Play Store sebagai salah satu sarana penyampaian keluhan. Hendri berharap laporan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.
Dari sisi pengembangan ekonomi, Hendri menilai keberadaan akses keluar tol atau exit tol perlu dimanfaatkan untuk mendorong sektor pariwisata, perdagangan, jasa, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan demikian, Padang Panjang tidak hanya menjadi kota yang dilintasi pengguna jalan, tetapi juga mampu menarik pengunjung dan menggerakkan perekonomian lokal.
Berdasarkan pemaparan PT Hutama Karya (Persero), panjang jalan utama yang direncanakan melintasi wilayah Padang Panjang diperkirakan mencapai 4,8 kilometer, sedangkan jalan akses sekitar 1,5 kilometer.
Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro berharap rencana pembangunan tersebut memperoleh dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelibatan masyarakat sejak tahap awal dinilai penting untuk memberikan pemahaman mengenai rencana trase, kebutuhan lahan, serta potensi dampak pembangunan.
Selain persoalan lahan, perencanaan proyek perlu memperhitungkan dampak lingkungan, keberlanjutan jaringan irigasi, dan akses penghubung antarwilayah. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan tidak mengganggu kegiatan pertanian maupun mobilitas warga.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan dialog dengan masyarakat merupakan langkah penting agar pembangunan berjalan baik tanpa mengabaikan kepentingan warga yang berpotensi terdampak.
“Dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto, proyek senilai sekitar Rp29 triliun ini diharapkan memperkuat konektivitas Sumatera Barat, menjadi jalur alternatif saat akses utama terganggu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Andre.
Andre menyatakan akan mengawal proses pembangunan dan mendorong koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas persoalan yang muncul. Ia menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat dan mencari solusi atas berbagai dampak yang mungkin timbul.
Dalam kegiatan tersebut, Andre juga menyampaikan rencana pengembangan konektivitas transportasi lainnya di Sumatera Barat, termasuk rencana reaktivasi jalur kereta api Kayu Tanam–Padang Panjang yang disebut direncanakan pada pertengahan 2027.
Kepastian jalur tol masih menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan sebelum proyek memasuki tahap konstruksi. Andre mengakui, trase yang belum final turut memengaruhi penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai lokasi dan dampak pembangunan.
Sosialisasi resmi bersama tim terpadu dijadwalkan berlangsung pada pertengahan bulan November 2026 mendatang. Dalam tahapan tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh penjelasan lebih terperinci mengenai rencana jalur, bidang tanah yang berpotensi terdampak, serta mekanisme penyelesaian persoalan yang muncul.
Andre menyatakan optimistis dialog dan musyawarah dapat mempertemukan kepentingan pembangunan dengan aspirasi masyarakat. Ia menyebut Januari 2027 sebagai target dimulainya pekerjaan konstruksi, dengan tetap memperhatikan tahapan perencanaan yang harus diselesaikan.
Kegiatan prasosialisasi dan dialog itu dihadiri Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra, Dandim 0307/Tanah Datar Letkol Arm. Hendriyana, Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi, Wakil Direktur Utama PT Hutama Karya Sugeng Rochadi, Direktur Operasi II Mardiansyah, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, serta Asisten I Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zikri.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Doni Hendra, jajaran organisasi perangkat daerah, camat, lurah, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunung Syahrial Dt. Pandak, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan undangan lainnya.
(Charles Nasution)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan