WONOSOBO, Berita Merdeka Online – Pengelolaan aset dan keuangan Pemerintah Desa Karangluhur, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, kini menjadi perhatian Indonesia Corruption Investigation (ICI) Jawa Tengah.
Lembaga tersebut tengah mendalami dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan aset desa.
ICI mengaku telah memiliki sejumlah dokumen transaksi berupa kuitansi dan bukti transfer dengan nilai mencapai Rp450 juta.
Koordinator Bidang Investigasi ICI Jawa Tengah, M. Deanova, S.H., M.H., menyebut dokumen tersebut mencantumkan nama Kepala Desa Karangluhur, Sucipto (66), sebagai pihak penerima pembayaran.
Deanova mengungkapkan, berdasarkan dokumen yang dimiliki, transaksi pembayaran berlangsung dalam tiga periode berbeda, yakni September 2023, Desember 2024, dan Januari 2026.
“Kami telah memperoleh salinan kuitansi dan bukti transfer dari penyewa dengan total Rp450 juta. Dalam dokumen tersebut tercantum nama Sucipto sebagai penerima pembayaran,” kata Deanova, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, dokumen itu perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kejelasan administrasi dan pertanggungjawaban penerimaan uang dari pemanfaatan aset milik desa.
ICI mempertanyakan apakah seluruh pendapatan tersebut telah masuk ke rekening kas desa dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Deanova menegaskan, aset desa merupakan kekayaan publik yang pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang perlu dipastikan adalah apakah uang dari pemanfaatan aset tersebut sudah disetorkan ke kas desa dan dibukukan sebagai pendapatan desa. Jangan sampai pengelolaannya tidak sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Penyewaan Tiga Kios Senilai Rp775 Juta Disorot
Selain transaksi Rp450 juta, ICI Jateng juga menyoroti penyewaan tiga kios yang merupakan aset Desa Karangluhur.
Berdasarkan informasi yang dihimpun lembaga tersebut, nilai keseluruhan transaksi penyewaan mencapai Rp775 juta.
Rinciannya, pembayaran dari penyewa berinisial SS dan HS disebut mencapai Rp450 juta. Sementara penyewa berinisial A disebut membayarkan Rp325 juta.
Atas informasi tersebut, ICI meminta penjelasan mengenai dasar hukum penyewaan, mekanisme pembayaran, pihak penerima dana, serta pencatatan pendapatan dalam administrasi keuangan desa.
Deanova menilai, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan nilai transaksi, tetapi juga menyangkut keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola kekayaan milik masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pendapatan dari pemanfaatan aset desa harus dikelola melalui mekanisme keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemanfaatan Balai Desa untuk Gerai Mixue Dipertanyakan
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah pemanfaatan aset balai desa untuk pembangunan gerai Mixue.
Nilai kerja sama pemanfaatan aset tersebut diperkirakan berkisar Rp350 juta.
ICI mempertanyakan mekanisme kerja sama, penggunaan dana, serta status bangunan setelah masa pemanfaatan berakhir.
Saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2026), Kepala Urusan Umum Desa Karangluhur, Abdurrohim, mengaku tidak mengetahui secara terperinci isi perjanjian maupun persoalan operasional kerja sama tersebut.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, pembangunan gerai menggunakan skema bangun guna serah atau build operate transfer (BOT).
Masa kerja sama disebut berlangsung sekitar lima hingga tujuh tahun.
Sementara nilai pemanfaatan aset diperkirakan antara Rp300 juta hingga Rp350 juta.
“Kalau mengenai detail perjanjian dan kendala operasional, terus terang saya kurang mengetahui. Informasinya memang dikontrakkan sekitar lima sampai tujuh tahun. Nilainya sekitar Rp300 juta sampai Rp350 juta dan uangnya digunakan untuk pembangunan gedung itu sendiri,” jelas Abdurrohim.
Proyek Bantuan Keuangan Provinsi Ikut Diminta Penjelasan
ICI Jateng juga memperluas penelusuran terhadap sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang menggunakan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah pada sektor sarana dan prasarana selama periode 2021–2026.
Lembaga tersebut mempertanyakan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan Rencana Rincian Penggunaan (RDP), termasuk kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Menurut ICI, penggunaan anggaran bantuan pemerintah perlu didukung dokumen administrasi yang lengkap serta hasil pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan.
Atas sejumlah persoalan tersebut, ICI Jateng menyatakan siap membawa temuan dan dokumen yang dimiliki kepada aparat penegak hukum (APH) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pengelolaan aset, penerimaan pendapatan desa, serta pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran bantuan pemerintah.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Desa Karangluhur maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (lm)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan