REJANG LEBONG, BERITA MERDEKA ONLINE – Yayasan Ar-Rayhan Baitul Muthmainah melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi kedua sekaligus somasi terakhir kepada Nova Kristi Fransiska. Langkah tersebut ditempuh menyusul persoalan pertanggungjawaban dana yayasan yang berkaitan dengan kegiatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan rekapitulasi sementara pihak yayasan, dana yang tercatat telah disalurkan kepada Nova Kristi Fransiska mencapai Rp1.131.200.000. Sementara pembayaran yang tercatat kepada Siska Delvita Utami sebesar Rp383.914.750. Dari pencatatan tersebut, terdapat selisih sementara sebesar Rp747.285.250 yang kini diminta untuk dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

Melalui Kantor Hukum RUSTAM EFENDI, S.H. & PARTNERS, yayasan meminta Nova memberikan laporan penggunaan dana beserta dokumen pendukung yang dapat diperiksa. Dokumen yang diminta antara lain rekening koran, bukti transfer, kuitansi, laporan pengeluaran, serta bukti transaksi lainnya.

Pihak yayasan menegaskan bahwa nilai selisih tersebut masih berupa perhitungan sementara. Angka itu dapat berubah apabila terdapat pengeluaran yang sah, telah disetujui, dan didukung bukti yang dapat diverifikasi.

Kuasa hukum Yayasan Ar-Rayhan Baitul Muthmainah, Rustam Efendi, menyampaikan langkah somasi kedua terkait pertanggungjawaban dana yayasan.

Kuasa hukum Yayasan Ar-Rayhan Baitul Muthmainah, Rustam Efendi, S.H., M.B.A., mengatakan somasi kedua diberikan sebagai kesempatan bagi pihak yang disomasi untuk menyampaikan penjelasan sekaligus menyelesaikan persoalan secara baik-baik.

“Ini menyangkut dana yayasan dalam jumlah besar. Kami ingin seluruh aliran dana dibuka secara terang. Jangan sampai dana telah disalurkan, tetapi ketika diminta pertanggungjawaban justru tidak ada penjelasan yang memadai. Setiap rupiah harus jelas penggunaannya dan harus dapat dibuktikan,” kata Rustam kepada wartawan di Rejang Lebong.

Ia menyebut pihaknya memberikan waktu 1 × 24 jam sejak surat somasi diterima agar Nova menyerahkan laporan dan bukti penggunaan dana yang diminta.

“Kami memberikan waktu 1 × 24 jam sejak somasi diterima. Kami meminta seluruh laporan dan bukti penggunaan dana segera diserahkan. Jika kesempatan ini tidak diindahkan, kami akan melanjutkan persoalan ini ke ranah hukum. Kami tidak akan terus-menerus memberikan teguran tanpa batas,” ujarnya.

Rustam menyatakan pihaknya telah mengumpulkan catatan transaksi dan bukti transfer dari rekening yayasan sebagai dokumen pendukung untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Apabila tidak ada pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi, pihak yayasan menyatakan akan membawa dokumen terkait kepada aparat penegak hukum agar dugaan penggelapan dana dapat diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain mempertimbangkan langkah pidana, pihak yayasan juga membuka kemungkinan mengajukan gugatan perdata untuk memperjuangkan hak lembaga.

“Apabila tidak ada pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi, kami akan membawa bukti-bukti tersebut kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan penggelapan dana yayasan. Kami juga membuka langkah gugatan perdata untuk memperjuangkan hak yayasan,” ungkap Rustam.

Ia menegaskan, langkah yang disiapkan pihaknya akan didasarkan pada dokumen transaksi dan bukti yang relevan, bukan semata-mata asumsi.

“Kami tidak ingin menghakimi siapa pun. Tetapi jangan pula menganggap persoalan ini akan berhenti hanya karena tidak ada jawaban. Dana yayasan wajib dipertanggungjawabkan. Kalau memang penggunaannya benar, tunjukkan bukti-buktinya. Kalau ada kewajiban yang belum diselesaikan, selesaikan,” lanjutnya.

Melalui somasi kedua tersebut, yayasan meminta Nova Kristi Fransiska memberikan pertanggungjawaban secara lengkap dalam tenggat waktu 1 × 24 jam sejak surat diterima.

Jika tidak ada tanggapan atau penyelesaian yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan, pihak yayasan menyatakan akan melanjutkan persoalan melalui jalur hukum dengan menyerahkan dokumen dan bukti transaksi kepada pihak berwenang.

Rustam kembali menegaskan bahwa tujuan langkah tersebut adalah memperoleh kejelasan mengenai penggunaan dana yayasan dan memastikan setiap kewajiban dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami sudah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Sekarang kami menunggu pertanggungjawaban. Jika tidak ada, kami akan menempuh jalur hukum. Kami ingin semuanya terang, bukan sekadar janji dan penjelasan tanpa bukti. Biar bukti yang berbicara, biar hukum yang menentukan!” tutup Rustam.

Hingga berita ini disusun, Nova Kristi Fransiska belum memberikan klarifikasi dalam bahan informasi yang diterima redaksi. Yang bersangkutan tetap memiliki hak jawab untuk menyampaikan penjelasan, termasuk memberikan bukti penggunaan dana atau menanggapi perhitungan sementara yang disampaikan pihak yayasan. ***

Editor: Admin Nasional


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.