Pekanbaru, beritamerdekaonline.com – Aliansi Cipayung Plus Provinsi Riau secara tegas menolak kehadiran Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dijadwalkan di Lapangan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Kota Dumai pada 1 Juni 2024. Pernyataan ini disampaikan melalui rilis resmi hari ini dan akan diwujudkan melalui aksi damai sebagai bentuk protes terhadap agenda tersebut.
Asihot Mario, Koordinator Aksi Lapangan, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, terutama kekhawatiran terkait kondisi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi PHR. “Kami melihat banyak permasalahan yang belum terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial akibat operasi perusahaan minyak di daerah kami,” ujar Mario.
Aliansi Cipayung Plus, yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda seperti HMI, GMNI, HIMA PERSIS, IMM, KAMMI, PMKRI, SEMMI, dan GMKI, menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk protes simbolis terhadap isu-isu lokal yang mendesak. Mereka menyoroti masalah-masalah seperti kerusakan lingkungan akibat operasi perusahaan minyak, kurangnya kontribusi terhadap pembangunan lokal, serta ketimpangan sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat Riau.
“Kami menghargai nilai-nilai Pancasila dan pentingnya peringatan Hari Lahir Pancasila, namun kami juga perlu menyuarakan kekecewaan kami terhadap kondisi di daerah kami yang belum mendapatkan perhatian yang cukup,” kata Mario dalam pernyataan resminya.
Aliansi Cipayung Plus Riau berencana menggelar aksi damai pada Jumat, 31 Mei 2024, menjelang peringatan tersebut. Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan kekecewaan mereka secara langsung dan terbuka, berharap menarik perhatian pihak terkait untuk lebih serius menangani berbagai masalah yang ada di Provinsi Riau, terutama yang berkaitan dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Cipayung Plus Provinsi Riau mendesak agar ada perhatian lebih dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan pihak terkait lainnya untuk lebih serius menangani berbagai masalah yang ada, terutama demi kesejahteraan masyarakat di sekitar operasional perusahaan. Mereka mengharapkan adanya langkah nyata dari semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan serta menjaga kelestarian lingkungan di Riau.
Mario menjelaskan bahwa aksi penolakan ini adalah bentuk kepedulian dan cinta terhadap daerah mereka, dengan harapan menciptakan Riau yang lebih baik dan adil bagi semua pihak. “Kami menginginkan perubahan nyata, bukan hanya janji-janji. Kami ingin pemerintah dan perusahaan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan sosial yang ada di sini,” tambah Mario.
Dalam rilis resmi tersebut, Cipayung Plus juga menyoroti bahwa meskipun Pancasila adalah dasar negara yang sangat dihormati, perhatian terhadap permasalahan lokal seperti yang dialami oleh masyarakat di Riau juga harus menjadi prioritas. Kerusakan lingkungan akibat operasi minyak dan gas, serta dampak sosial-ekonomi yang timbul, merupakan isu-isu yang memerlukan perhatian serius dan tindakan konkret.
Mereka menyatakan bahwa kondisi lingkungan di sekitar wilayah operasi PHR telah mengalami penurunan kualitas yang signifikan, yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat setempat. Polusi air dan udara, serta degradasi lahan, adalah beberapa masalah utama yang dihadapi. Selain itu, kontribusi perusahaan terhadap pembangunan lokal dianggap tidak memadai, menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin lebar.
“Kami tidak menolak peringatan Hari Lahir Pancasila itu sendiri, tetapi kami ingin perhatian lebih terhadap masalah-masalah yang mendesak di daerah kami. Kami ingin kesejahteraan masyarakat diperhatikan dan lingkungan kami dilindungi,” tegas Mario.
Aksi damai yang akan digelar pada 31 Mei 2024, diharapkan dapat menarik perhatian nasional terhadap masalah-masalah ini. Mereka mengajak masyarakat dan berbagai pihak terkait untuk mendukung upaya mereka dalam memperjuangkan keadilan sosial dan lingkungan yang lebih baik di Riau.
Cipayung Plus juga mengajak semua pihak untuk berdialog dan mencari solusi bersama yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Riau. Mereka berharap aksi ini menjadi momentum bagi pemerintah dan perusahaan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan dan praktik yang telah berlangsung.
Dalam menghadapi era digital dan globalisasi, Aliansi Cipayung Plus Provinsi Riau juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan besar seperti PHR. Mereka mendesak agar ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan partisipatif, yang melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan terkait operasi industri di wilayah mereka.
Dengan situasi ini, Cipayung Plus Provinsi Riau berharap ada perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintah dan perusahaan terhadap isu-isu lokal. Mereka ingin melihat tindakan nyata yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Secara keseluruhan, Aliansi Cipayung Plus Provinsi Riau ingin memastikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga momen refleksi bagi semua pihak untuk berkomitmen terhadap nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tinggalkan Balasan