SEMARANG, Berita Merdeka Online – Pembahasan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang pada Kamis, 20 November 2025, kembali memunculkan sorotan tajam terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
Data yang diterima Berita Merdeka Online menunjukkan adanya penurunan signifikan pada alokasi kebutuhan pembangunan berbasis masyarakat, khususnya pada pos Musrenbang 2026.
Dalam dokumen yang dibahas Banggar, kebutuhan anggaran Musrenbang 2026 untuk kecamatan dan kelurahan di seluruh Semarang mencapai Rp162.533.013.898.
Namun dalam RAPBD Kota Semarang, jumlah yang dapat dipenuhi hanya Rp63.100.000.000.
Selisih kekurangan sebesar Rp99.433.013.898 atau sekitar 61% pun menjadi perhatian serius, mengingat proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan pintu utama aspirasi Masyarakat.
Kekurangan anggaran ini dikhawatirkan memunculkan stigma negatif di tengah masyarakat, khususnya terkait efektivitas pembangunan dan realisasi usulan prioritas yang selama ini diandalkan oleh warga Semarang.
Pemangkasan besar pada Musrenbang 2026 juga akan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap mekanisme perencanaan partisipatif yang seharusnya menjadi penghubung antara kebutuhan riil masyarakat dan kebijakan Pemkot Semarang.
Pengurangan 61% ini dalam kacamata fungsi anggaran juga dapat membuka sejumlah potensi masalah.
Berikut Berita Merdeka Online menganalisis secara kajian umum terkait dampak penting Musrenbang, apabila tidak terealisasi sesuai kebutuhan masyarakat.
Pertama, banyak usulan prioritas dari kelurahan dan kecamatan di Semarang berisiko tertunda.
Program infrastruktur lingkungan, perbaikan fasilitas, serta peningkatan layanan publik yang semuanya merupakan aspirasi kuat masyarakat sangat mungkin tidak terealisasi pada Musrenbang 2026.
Hal ini selaras dengan kajian teori “public goods” (Samuelson, 1954) dan berbagai jurnal perencanaan partisipatif (UNDP, 2007) yang menjelaskan bahwa pemangkasan belanja publik berdampak langsung pada terhambatnya penyediaan layanan dasar dan pembangunan prioritas di tingkat lokal.
Kedua, kualitas pelayanan publik di Semarang dapat menurun.
Keterbatasan anggaran dapat mengganggu pemeliharaan fasilitas umum, operasional pelayanan dasar, hingga respons pemerintah terhadap kebutuhan harian masyarakat Semarang.
Penjelasan ini sejalan dengan jurnal-jurnal pelayanan publik berbasis model SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml & Berry) dan kajian New Public Management (NPM), yang menegaskan bahwa kinerja layanan publik sangat dipengaruhi kapasitas fiskal dan ketersediaan sumber daya.
Ketiga, potensi ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Pemotongan anggaran tanpa skenario mitigasi dapat memperlambat pergerakan ekonomi lokal di Semarang, meningkatkan ketimpangan, memicu kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Pemkot.
Analisis ini didukung oleh literatur tentang “fiscal stress theory” dan kajian pembangunan ekonomi lokal (Local Economic Development/LED), yang menyimpulkan bahwa pemotongan fiskal mendadak dapat memicu ketidakstabilan ekonomi dan sosial di tingkat daerah.
Keempat, risiko hilangnya kepercayaan Masyarakat. Sebagai forum yang idealnya menjamin keterlibatan publik, Musrenbang 2026 Kota Semarang akan kehilangan legitimasi jika sebagian besar usulan tidak dapat diakomodasi.
Kekecewaan Masyarakat muncul terutama wilayah yang mengandalkan Musrenbang sebagai satu-satunya akses komunikasi pembangunan dengan Pemkot Semarang.
Fenomena ini diperkuat oleh kajian tentang kepercayaan publik (Bouckaert & Van de Walle, 2003) dan teori tangga partisipasi Arnstein (1969), yang menjelaskan bahwa ketika forum partisipatif hanya menjadi formalitas tanpa realisasi usulan, maka legitimasi dan kepercayaan publik cenderung tergerus.
Selain itu, pengurangan drastis berisiko membuat perencanaan pembangunan di Semarang menjadi kurang tepat sasaran.
Melihat kondisi ini, Pemkot Semarang perlu memastikan transparansi pengelolaan anggaran, menjaga efektivitas program prioritas, dan memperkuat komunikasi publik agar kepercayaan masyarakat tidak merosot seiring berkurangnya alokasi Musrenbang 2026. (why)
Tinggalkan Balasan