Jeneponto, Beritamerdekaonline.com – 1 Oktober 2025. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, menjadi sorotan masyarakat. Warga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran yang disebut mencapai lebih dari Rp200 juta, serta lokasi aset yang menimbulkan dugaan konflik kepentingan.
Pengelolaan BUMDes ini berada di bawah kendali Kepala Desa Maero, sementara masyarakat lokal merasa tidak memiliki akses terhadap laporan keuangan atau mekanisme pengelolaan dana. Warga yang ditemui media mengaku khawatir jika aset BUMDes berada di lahan milik kepala desa, maka sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kepemilikan pribadi jika jabatan kepala desa berakhir.
“Kalau BUMDes ini benar untuk kepentingan bersama, mestinya ditempatkan di lokasi netral. Kalau di belakang rumah kepala desa, kami takut nanti diklaim jadi aset pribadi,” ujar seorang warga, Rabu (1/10/2025), yang meminta namanya dirahasiakan.
Selain lokasi, masalah utama adalah transparansi pengelolaan dana. Warga menyebut tidak ada laporan terbuka mengenai alokasi maupun penggunaan anggaran BUMDes. Meskipun anggaran disebut-sebut lebih dari Rp200 juta, masyarakat tidak pernah melihat rincian atau pertanggungjawaban resmi.
“Kami hanya mendengar anggarannya besar, tapi detailnya tidak jelas. Jangan sampai ini hanya menjadi proyek pribadi yang dibungkus atas nama BUMDes,” tambah warga lain.
Kekhawatiran masyarakat timbul karena akuntabilitas BUMDes menjadi pertaruhan bagi kepercayaan publik. BUMDes seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa, memberikan manfaat nyata bagi warga, dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketika pengelolaan terlihat janggal, wajar masyarakat curiga.
Sejumlah pemerhati kebijakan publik di Jeneponto mendesak agar inspektorat daerah maupun aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes di Desa Maero. Mereka menegaskan bahwa dana desa harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi pihak tertentu.
“BUMDes harus dikelola transparan dan akuntabel. Kalau ada kejanggalan, masyarakat berhak mempertanyakan. Pemerintah wajib memastikan dana desa benar-benar untuk rakyat,” tegas seorang pemerhati desa.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Maero maupun Kepala Desa belum memberikan klarifikasi resmi. Beberapa warga bahkan menilai kepala desa enggan ditemui media, yang semakin memicu kecurigaan publik. (Zul)
Tinggalkan Balasan