Kabupaten Solok dalam Ujian Hidrometeorologi: Negara Selalu Hadir di Tengah Derita
Oleh : Nazwirman
Solok, Berita Merdeka Online — Sejak Minggu terakhir November 2025, Kabupaten Solok seakan memasuki fase ujian panjang bencana hidrometeorologi. Galodo, banjir bandang, longsor, dan terputusnya akses jalan silih berganti menerjang, tanpa memberi jeda yang cukup bagi masyarakat untuk benar-benar pulih. Dalam kurun waktu lebih dari satu bulan, musibah ini tidak hanya menggerus bentang alam, tetapi juga menguji ketangguhan sosial, kapasitas pemerintah daerah, serta makna kehadiran negara di tengah krisis.
Wilayah Kabupaten Solok bagian utara menjadi kawasan paling terdampak. Nagari Koto Hilalang, Selayo, Koto Sani, Saniang Baka, Muaro Pingai, dan Paninggahan berulang kali diterjang banjir dan galodo. Sementara itu, di Kecamatan Kubung, Nagari Koto Baru dan Selayo sempat terendam cukup parah. Di bagian selatan, longsor melanda Jorong Taluek Anjalai dan Taluek Kinari, Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek. Jorong Batu Putiah, Nagari Alahan Panjang bahkan sempat terisolasi total akibat badan jalan terputus. Jalur penghubung Kabupaten Solok–Solok Selatan di Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, juga sempat lumpuh diterjang derasnya arus sungai.
Pemerintah Kabupaten Solok memperkirakan total kerugian material akibat rangkaian bencana ini mencapai sekitar Rp1,7 triliun, mencakup kerusakan rumah warga, infrastruktur jalan dan jembatan, lahan pertanian, fasilitas pendidikan, serta sarana umum lainnya. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata tentang betapa rapuhnya ruang hidup masyarakat di tengah perubahan iklim dan degradasi lingkungan.
Di tengah tekanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat bencana, yang bahkan diperpanjang dua kali masing-masing selama tujuh hari. Langkah ini menjadi fondasi penting agar mobilisasi sumber daya, pengambilan keputusan, dan koordinasi lintas sektor dapat dilakukan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
Yang patut dicatat, respons pemerintah tidak berhenti pada aspek administratif. Edukasi mitigasi bencana digencarkan hingga ke tingkat jorong. Evakuasi warga, pendirian dapur umum, pelayanan kesehatan, hingga distribusi logistik dilakukan hampir tanpa jeda. Di Posko Darurat Bencana Koto Baru, denyut kerja pemerintahan berjalan nyaris 24 jam.
Dalam situasi krisis ini, kepemimpinan daerah terlihat nyata. Bupati Solok, Jon Firman Pandu, intens menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Wakil Bupati, Candra, hampir setiap hari turun langsung ke lokasi terdampak, bahkan dalam kondisi hujan lebat dan malam hari. Sekretaris Daerah, Medison, mengomandoi langsung Posko Pengendalian Bencana, memastikan seluruh OPD bergerak dalam satu irama. Pola kerja kolektif ini menjadi contoh bahwa bencana tidak bisa ditangani dengan pendekatan sektoral semata.
Kolaborasi lintas institusi pun menunjukkan hasil konkret. Forkopimda, Kodim, Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, relawan, ormas, hingga masyarakat bahu-membahu membantu warga terdampak. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol menurunkan prajuritnya dan dalam beberapa minggu berhasil membangun dua jembatan Bailey, disusul satu jembatan tambahan di Nagari Koto Hilalang. Infrastruktur darurat ini memutus rantai keterisolasian yang sempat melumpuhkan aktivitas warga.
Hingga akhir Desember 2025, tercatat setidaknya tiga kali banjir susulan kembali menghantui warga, terutama di Nagari Saniang Baka, Koto Sani, Muaro Pingai, dan Paninggahan. Namun, setiap kali bencana susulan terjadi, pola respons cepat kembali ditunjukkan. BPBD segera turun, logistik bergerak dari posko utama, dan pimpinan daerah kembali hadir di lapangan—sebuah konsistensi yang jarang ditemukan di banyak daerah rawan bencana.
Satu hal yang paling dirasakan masyarakat terdampak adalah rasa tidak ditinggalkan. Di tengah rumah yang hanyut tanpa bekas, ladang yang rusak, dan harta benda yang lenyap, warga melihat pemimpinnya hadir—mulai dari wali nagari, camat, hingga pimpinan kabupaten. Nyaris tidak terdengar keluhan serius, bukan karena penderitaan itu kecil, melainkan karena ada empati dan kerja nyata yang menyertainya.
Namun, bencana beruntun ini juga menyisakan catatan penting. Solok membutuhkan langkah lebih jauh dari sekadar tanggap darurat. Mitigasi struktural, penataan daerah aliran sungai (DAS), pengendalian alih fungsi lahan, serta penguatan sistem peringatan dini harus menjadi agenda serius pascabencana. Jika tidak, siklus bencana ini berpotensi terulang dengan skala yang lebih besar.
Bencana memang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Tetapi cara sebuah daerah merespons bencana akan selalu diingat oleh warganya. Dalam ujian hidrometeorologi kali ini, Kabupaten Solok menunjukkan bahwa kehadiran negara bukan sekadar slogan, melainkan kerja kolektif yang dirasakan langsung oleh rakyatnya—di saat paling sulit dalam hidup mereka. (Nz Koto)
Tinggalkan Balasan