SEMARANG, Berita Merdeka Online – Pasca penetapan kebijakan work from anywhere (WFA) selama tiga hari setelah libur Lebaran 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) sebagai tindak lanjut arahan dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono, mengatakan bahwa skema WFH akan diberlakukan secara selektif menyesuaikan jenis pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“WFH ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pusat. Namun tidak semua ASN bisa menerapkannya, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan layanan publik,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota Semarang, Senin (30/3).
Menurutnya, ASN yang pekerjaannya tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti bidang teknologi informasi atau programmer, berpeluang menjalankan WFH. Sementara itu, ASN yang bertugas di layanan publik tetap diwajibkan hadir secara fisik di kantor.
Ia menegaskan, meskipun ada fleksibilitas kerja, pengawasan terhadap kinerja ASN tetap dilakukan melalui sistem absensi dan pemantauan kinerja.
“Kami tetap akan lakukan pengawasan. Baik WFH maupun bekerja di kantor, semuanya harus tetap terukur kinerjanya,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri, terkait implementasi kebijakan tersebut di daerah.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal. Jadi apapun kebijakannya, prinsipnya tidak boleh mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Agustina mencontohkan pada masa libur panjang Lebaran 2026, para ASN tetap menjalankan fungsi pemantauan, terutama menghadapi potensi bencana dan lonjakan aktivitas masyarakat selama Lebaran.
Ia menyebut, kondisi cuaca yang tidak menentu menjelang Lebaran sempat memicu sejumlah kejadian seperti tanah longsor, jalan rusak, hingga genangan banjir yang membutuhkan perhatian serius.
“ASN memang libur, tetapi tidak sepenuhnya. Mereka tetap memantau situasi melalui koordinasi, termasuk lewat grup komunikasi yang telah dibentuk,” jelasnya.
Pemkot Semarang berharap penerapan WFH ke depan dapat meningkatkan efisiensi kerja ASN tanpa mengurangi responsivitas pemerintah dalam melayani masyarakat.(day)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan