Bengkulu, beritamerdekaonline.com – Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, memimpin rapat supervisi antara Tim Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Rapat ini membahas pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pemprov Bengkulu terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong dan Pemkab Bengkulu Utara terkait penyelesaian sengketa batas wilayah. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang pertemuan salah satu restoran di kawasan Pantai Panjang, Bengkulu.
Khairil Anwar menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri nomor 300.2.3/e.574/BAK, tanggal 16 April 2024. Surat tersebut memohon koordinasi sebelum pelaksanaan mediasi kedua setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dikeluarkan. Keputusan sela MK mengamanatkan Gubernur Bengkulu untuk melakukan mediasi dan memerintahkan Kemendagri untuk mengawasi mediasi yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu.
“Kita sudah melakukan mediasi pertama dan melanjutkan pembahasan teknis oleh tim dari masing-masing pihak. Dari mediasi pertama, Kemendagri mengapresiasi langkah Pemprov Bengkulu,” jelas Khairil Anwar.
Khairil Anwar menambahkan bahwa dalam mediasi akhir yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Pemprov Bengkulu berharap Pemkab Lebong dan Bengkulu Utara bisa membawa bukti atas gugatan yang mereka ajukan ke MK.
“Rapat kali ini bukan untuk menentukan benar atau salahnya gugatan kedua belah pihak, melainkan untuk mengevaluasi mediasi sebelumnya. Keputusan MK tetap menjadi keputusan akhir atas sengketa ini,” pungkasnya.
Rapat supervisi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Mediasi pertama yang dilakukan oleh Pemprov Bengkulu mendapat apresiasi dari Kemendagri karena dianggap sebagai langkah proaktif dalam menangani sengketa ini. Selama rapat, Khairil Anwar menekankan pentingnya pendekatan yang konstruktif dan berbasis bukti dalam proses mediasi.
Khairil Anwar juga menekankan bahwa mediasi yang dilakukan oleh Pemprov Bengkulu bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Ia mengakui bahwa penyelesaian sengketa batas wilayah adalah proses yang kompleks dan memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat.
Kemendagri memiliki peran penting dalam mengawasi proses mediasi ini. Dengan memberikan supervisi, Kemendagri memastikan bahwa mediasi berjalan sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini juga untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil nantinya berdasarkan fakta dan bukti yang jelas, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.
Supervisi dari Kemendagri juga mencakup penilaian terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemprov Bengkulu dalam mediasi pertama. Dengan adanya supervisi ini, diharapkan mediasi kedua dan selanjutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
Mediasi kedua yang direncanakan dalam waktu dekat ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Khairil Anwar mengharapkan bahwa kedua pemkab dapat membawa bukti yang kuat untuk mendukung posisi mereka dalam mediasi ini.
“Mediasi kedua ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka. Kami berharap mediasi ini akan menghasilkan kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak,” kata Khairil Anwar.
Khairil Anwar juga menekankan bahwa tujuan akhir dari mediasi ini adalah untuk mencapai penyelesaian yang permanen dan menghindari sengketa serupa di masa depan. Ia mengajak semua pihak untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam mediasi ini dan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai dan adil.
Rapat supervisi yang dipimpin oleh Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menunjukkan komitmen kuat dari Pemprov Bengkulu dan Kemendagri dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan adanya supervisi dari Kemendagri, diharapkan proses mediasi dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.
Pelaksanaan mediasi kedua diharapkan dapat membawa hasil yang positif dan menyelesaikan sengketa batas wilayah ini dengan cara yang adil dan permanen. Pemprov Bengkulu berharap agar semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama dan berkontribusi secara konstruktif dalam mediasi ini untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan