SEMARANG, Berita Merdeka Online — Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim bersama Sekretariat DPRD Kabupaten Batang menggelar workshop bertajuk “Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial” pada 20–22 Februari 2026 di Aston Inn Pandanaran Semarang.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kapasitas legislasi anggota DPRD, khususnya dalam merespons dinamika investasi daerah yang semakin kompleks, tuntutan keberlanjutan lingkungan, serta kebutuhan menghadirkan kebijakan publik yang berkeadilan sosial.
Melalui forum ini, kalangan akademisi dan legislatif membangun sinergi guna merumuskan regulasi berbasis riset, data empiris, dan kebutuhan riil masyarakat.
Anggota DPRD Kabupaten Batang, unsur Sekretariat DPRD, akademisi, serta praktisi kebijakan publik mengikuti workshop ini secara aktif.
Panitia menyusun seluruh rangkaian agenda secara substantif, aplikatif, dan kontekstual dengan tantangan empiris daerah.
Panitia juga menyesuaikan jadwal dan format kegiatan dengan suasana bulan Ramadhan agar peserta tetap produktif, reflektif, dan menjaga nilai etis dalam setiap diskusi.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Wahid Hasyim, Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM., menegaskan peran strategis perguruan tinggi sebagai mitra intelektual DPRD dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah.
Ia menekankan bahwa DPRD harus mengintegrasikan kebijakan pro-investasi dengan prinsip perlindungan lingkungan dan pemenuhan keadilan sosial.
“Regulasi daerah yang kuat lahir dari proses legislasi berbasis kajian ilmiah dan keberpihakan pada kepentingan publik,” tegasnya.
Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd., turut menekankan pentingnya penguatan kompetensi sumber daya manusia bagi penyelenggara pemerintahan dan legislator daerah.
Ia menilai kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada kapasitas aparatur dan anggota DPRD dalam memahami keterkaitan antara regulasi, pembangunan berkelanjutan, serta dampak sosial ekonomi kebijakan.
Melalui workshop ini, para peserta menyelaraskan perspektif teknokratis, akademik, dan kebutuhan riil masyarakat daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Batang, Suudi, S.Ag., yang membuka kegiatan, menegaskan bahwa DPRD memegang mandat konstitusional untuk menghadirkan kepastian hukum bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.
Ia menilai penguatan kapasitas legislasi menjadi prasyarat utama agar DPRD menghasilkan peraturan daerah yang implementatif, berdaya guna, dan berkeadilan.
Panitia mengawali rangkaian workshop dengan sesi penguatan kepemimpinan dan ketahanan personal legislator melalui materi “Motivation Handling” yang dibawakan Dr. Hendi Pratama, S.Pd., M.A.
Ia mendorong legislator menjaga integritas, memperkuat keteguhan nilai, serta meningkatkan kemampuan mengelola tekanan politik dalam pengambilan keputusan publik dan negosiasi kebijakan.
Selanjutnya, Prof. Dr. Ir. Sri Puryono, K.S., M.P. mengajak peserta menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
Ia menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi daerah dengan prioritas pembangunan nasional serta komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam investasi ramah lingkungan.
Analius Giawa, S.IP., M.Si. kemudian mengupas peran strategis DPRD dalam mewujudkan iklim investasi yang berkeadilan di daerah.
Ia menekankan keseimbangan antara kemudahan berusaha, perlindungan masyarakat lokal, serta distribusi manfaat investasi secara adil.
Arif Hidayat, S.H.I., M.H. menutup sesi dengan pendalaman teknis penyusunan peraturan daerah yang responsif terhadap isu lingkungan dan investasi berkelanjutan, sekaligus membekali peserta dengan pendekatan normatif dan praktis dalam merancang perda.
Ketua PKPSDM Unwahas, Agus Triyani, S.E., M.Ak., Ak., CA., menyampaikan bahwa timnya akan merangkum seluruh hasil diskusi menjadi rekomendasi kebijakan dan rujukan akademik bagi DPRD Kabupaten Batang dalam proses legislasi berikutnya.
Melalui kerja sama berkelanjutan antara PKPSDM Unwahas dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, kedua pihak menargetkan lahirnya regulasi daerah yang mendukung iklim investasi berkualitas, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menghadirkan keadilan sosial secara nyata.
Universitas Wahid Hasyim juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan DPRD dan pemerintah daerah sebagai pilar penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Editor: Mualim
Tinggalkan Balasan