Oleh: Hadi Mustafa
Beritamerdekaonline.com – Aksi massa yang akhir-akhir ini berkumpul di depan DPR bukanlah hasil mobilisasi kelompok atau aliansi tertentu. Mereka bukan buruh yang dikomando, bukan mahasiswa yang disatukan agenda, melainkan rakyat biasa—suara organik yang muncul dari perut realita.
Presiden Prabowo dan Wapres Gibran harus memaknai ini sebagai peringatan serius. Kekecewaan mereka bukan sekadar soal politik, bukan sekadar tunjangan DPR yang naik, tapi ketimpangan soal hidup yang makin sulit. Angka-angka statistik makro yang selama ini dibanggakan ternyata tak mampu menutupi luka di bawah permukaan.
”Hari ini, tingkat pengangguran tinggi dan daya beli masyarakat menurun drastis. Inflasi bahan pokok, biaya pendidikan, dan tekanan ekonomi membuat lebih dari 60% rumah tangga hidup dengan pengeluaran di bawah Rp1,5 juta per bulan. Itu belum termasuk jutaan pekerja informal yang rentan secara ekonomi,” ujar Sekretaris Jenderal Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), Hadi Mustafa.
Lapangan kerja tidak tumbuh sebanding dengan jumlah angkatan kerja. UMKM—yang menjadi tulang punggung ekonomi—masih kesulitan akses modal dan pemasaran. Sementara pemerintah terlihat lebih sibuk merapikan jas dan dasi ketimbang merespons realitas.
Statistik bukan jawaban. Blusukan oleh para pejabat harus kembali menjadi cara memotret kehidupan rakyat. Presiden Prabowo harus turun ke bawah, menyentuh langsung denyut masyarakat kecil dan memikirkan solusi konkret bagi mikro ekonomi yang kian “dedel duel”. Beber Hadi yang saat ini akan mencalonkan diri Sebagai Ketua Umum JAMAN pada Munas JAMAN mendatang.
Negara ini tak kekurangan ide, tapi butuh keberanian untuk mendengar jeritan yang tak muncul di grafik.
Salah satu langkah awal adalah menurunkan pajak, khususnya bagi UMKM dan kebutuhan pokok, serta memberikan subsidi langsung untuk sektor mikro seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil.
Program pelatihan seperti Kartu Prakerja perlu direformasi agar lebih tepat guna dan terhubung langsung dengan dunia kerja.
Gerakan belanja produk lokal harus diwujudkan secara nyata oleh pemerintah dan BUMN melalui anggaran operasional mereka. Di sisi pembiayaan, bunga kredit mikro perlu ditekan dengan dukungan negara agar pelaku usaha kecil bisa tumbuh.
Selain itu, proyek-proyek padat karya harus segera diluncurkan di berbagai daerah guna menyerap tenaga kerja secara cepat. Terakhir, blusukan data harus dilakukan secara berkala oleh tim independen agar kebijakan berbasis pada realitas, bukan statistik semu. Hanya dengan langkah nyata seperti ini, negara hadir dan rakyat kembali percaya.
Tinggalkan Balasan