Mantan Walikota Payakumbuh Riza Falepi Dt.Rajo Ka Ampek Suku dengan wacana yang gagal membangun pasar pertokoan Payakumbuh yang moderent.
Payakumbuh, Berita Merdeka Online —
Sebuah wacana yang tidak kesampaian dari mantan walikota Payakumbuh dua periode Riza Falepi dt.Rajo Ka Ampek Suku ketika berkuasa menjalankan roda pemerintahan di kampung halaman sendiri untuk menjadikan pasar Payakumbuh menjadi kota yang moderent.
Kondisi pusat pasar induk kota Payakumbuh ketika ia berkuasa sangatlah memprihatinkan, banyaknya petak toko kosong lapuk dimakan usia, tunggakan pedagang untuk membayar cicilan seolah karakok tumbuh di atas batu hidup segan mati tidak mau.
Apalagi keuntungan dari pasar yang diharapkan tidak kesampaian.
Kesembrautan kota sangat menyedihkan apalagi tempat parkir kendaraan terlalu sempit dan terpaksa memakai jalan raya.
Dari sudut pandang seperti ini timbulah gagasan Riza Falepi untuk meremajakan pusat pertokoan yang repsentatif dengan lapangan parkir dibuatkan di atas bangunan induk seperti di kota-kota lain.
Namun gagasan itu tidak mendapat tanggapan positif dari para pedagang yang telah berjualan di toko-toko bangunan tahun 1980 an
Padahal Riza waktu itu sudah mendapat angin segar dari pemerintah pusat untuk mendapatkan dana rehabilitasi total pasar Payakumbuh lebih baik dari sekarang yang tidak sedikit.
Akhirnya gagasan Riza Falepi mangarahkan untuk membangun pasar rakyat di PD.Kaduduak yang sampai saat ini masih seperti yang dulu.
Dengan kejadian terbakarnya sebagaian toko di blok Barat bulan Agus lalu, kini timbul wacana walikota Zulmaeta untuk membangun kembali toko-toko di bekas lokasi yang terbakar itu dengan harapan adanya bantuan dana dari APBN 3026 sebesar Rp.265 milyar sebagai mana yang dijelaskan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Muslim, mengungkapkan bahwa sertifikat lahan adalah Golden Ticket untuk menjemput anggaran fantastis dari Pemerintah Pusat.
Status lahan bersertifikat (Syarat Mutlak Readiness Criteria Kementerian PU).
“Kementerian PU sangat ketat. Tanpa legalitas yang clear, anggaran tidak akan turun. Begitu dokumen rampung, pusat akan langsung melakukan lelang. Hasilnya nanti akan dihibahkan kembali ke Pemko untuk kemaslahatan masyarakat,”jelas Muslim.
Polemik pemberitaan terkait sengketa pembangunan Pasar Blok Barat Payakumbuh kembali mencuat. Mantan Wali Kota Payakumbuh dua periode, Riza Falepi, secara tegas membantah pemberitaan salah satu media yang menuliskan dirinya menggunakan kalimat “gas pol ” dalam menanggapi persoalan tersebut.
Riza menegaskan, pernyataan itu tidak pernah ia ucapkan dalam keterangan kepada media mana pun. Ia menyayangkan adanya penulisan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Saya tidak pernah bilang ‘gas pol’. Yang saya sampaikan adalah carilah jalan tengah agar kebutuhan masyarakat akan pasar bisa terlayani dengan baik,” tegas Riza, Sabtu, (17/01/2026).
Menurut Riza, dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini, ketika anggaran masih tersedia seharusnya dapat dimanfaatkan secara bijak untuk kepentingan masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tanpa titik temu antara pihak-pihak terkait, anggaran tersebut berpotensi ditarik pusat kembali.
“Anggaran tersedia harusnya ketika ekonomi dalam kondisi sulit ini bagusnya jangan ditolak. Tapi kalau tidak ada titik temu, maka anggaran itu dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kebijaksanaan dalam mengambil keputusan adalah dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan egosentris sesaat. Menurutnya, nagari dan Pemerintah Kota Payakumbuh harus saling menghargai dan memahami porsi masing-masing demi menemukan jalan tengah yang adil.
Riza juga secara khusus meminta rekan-rekan insan pers agar tidak berspekulasi menuliskan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ia ucapkan hanya demi mengejar sensasi semata.
“Saya minta kepada kawan-kawan awak media agar tidak menulis apa yang tidak pernah saya ucapkan hanya demi membuat berita terlihat menarik,” katanya.
Mantan Walikota Payakumbuh Riza Falepi Dt.Rajo Ka Ampek Suku dengan wacana yang gagal membangun pasar pertokoan Payakumbuh yang moderent.
Dalam keterangannya, Riza juga menyinggung kondisi fiskal nasional. Ia menyebutkan bahwa secara data dan fakta, pemerintah saat ini menghadapi beban hutang besar yang berdampak pada kebijakan efisiensi, termasuk pemangkasan transfer ke daerah.
“Pemerintah pusat sekarang harus berhemat, dan dampaknya pemerintah daerah juga harus berhemat ketat,” katanya.
Riza turut mengingatkan peran historisnya saat menjabat sebagai Wali Kota Payakumbuh, di mana ia berani mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui hak nagari dalam pengelolaan pasar, meski saat itu berisiko terhadap jabatan politiknya.
“Mungkin saya satu-satunya Wali Kota yang berani membuat Perda agar status pasar tidak mengabaikan nagari. Taruhannya waktu itu adalah jabatan periode kedua,” ungkapnya.
Ia menilai, apabila konsep Perda tersebut dijalankan secara konsisten, maka polemik pembangunan pasar yang terjadi saat ini seharusnya dapat dihindari. Perda tersebut, kata Riza, secara eksplisit mengakui hak ulayat nagari sekaligus memuat tanggung jawab yang harus dijalankan bersama.
Menutup pernyataannya, Riza mengajak seluruh pihak untuk tidak memperkeruh suasana dan fokus mencari solusi bersama.
“Nggak usah lah kita ribut-ribut, ndak ada gunanya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Masyarakat membutuhkan pasar, dan mendapatkan anggaran sekarang sangat susah,” ujarnya.
Ia berharap semua pihak dapat mengawal dan memperjuangkan anggaran pembangunan pasar secara bersama-sama agar tidak gagal akibat polemik berkepanjangan.
“Pasar adalah tempat berjual beli saudara kita masyarakat Payakumbuh dan Lima Puluh Kota. Kalau terlalu lama berlarut-larut, akan terjadi kemunduran atau bahkan kegagalan. Semoga Payakumbuh kedepan makin baik. ( NS )
Tinggalkan Balasan