Muara Teweh, beritamerdekaonline.com — Fraksi Aspirasi Rakyat (F-AR) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. Usulan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Gedung DPRD, Jumat (21/11/2025).
Ketua Fraksi Aspirasi Rakyat, Hasrat, S.Ag, menegaskan bahwa pihaknya memberikan masukan sebagai bentuk komitmen untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurut Hasrat, F-AR memberikan perhatian serius pada tiga poin utama, yaitu penguatan pendapatan daerah, pemerataan belanja publik, serta transparansi pembiayaan daerah. Ia menilai bahwa langkah ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal serta memastikan pembangunan berjalan merata hingga pelosok wilayah.
Pertama, terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), F-AR mendorong pemerintah daerah menerapkan strategi penguatan pendapatan secara lebih progresif. Hal tersebut bisa dilakukan melalui inovasi kebijakan yang menyesuaikan perkembangan sektor ekonomi modern.
“Kami percaya potensi PAD dapat lebih dimaksimalkan melalui digitalisasi perpajakan, penataan ulang basis retribusi, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif dan tepat guna,” ujar Hasrat.
Langkah itu juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat yang selama ini mendominasi struktur pendapatan daerah.
Kedua, dalam aspek belanja daerah, F-AR menyoroti pentingnya alokasi anggaran pada infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas air bersih, hingga sarana kesehatan dan pendidikan. Pemerataan pembangunan harus dipastikan menyasar desa-desa dan wilayah terpencil.
“Belanja modal untuk kebutuhan dasar warga tidak boleh hanya terkonsentrasi di perkotaan. Semua wilayah berhak merasakan hasil pembangunan secara setara,” tambahnya.
Ketiga, F-AR meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih detail terkait proyeksi pembiayaan daerah yang tercatat nol rupiah dalam struktur R-APBD 2026.
“Kami meminta kejelasan mengenai proyeksi SILPA, kebijakan tidak adanya penyertaan modal daerah, serta posisi kewajiban fiskal jangka panjang. Ini penting agar kita memiliki arah keuangan yang sehat dan berkelanjutan,” tegas Hasrat.
Ia menambahkan, rekomendasi yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian serta tanggung jawab DPRD dalam menjaga tata kelola fiskal daerah yang transparan. Harapannya, setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan dan mengedepankan skala prioritas yang jelas.
F-AR memastikan akan terus mengawal proses pembahasan R-APBD 2026 hingga penetapan, demi mewujudkan pembangunan Barito Utara yang lebih inklusif, maju, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. (Carli)
Tinggalkan Balasan