Bengkulu Utara, Beritamerdekaonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara agar seluruh perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 benar-benar terukur serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Bengkulu Utara yang menjadi bagian dari tahapan penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

Musrenbang merupakan forum strategis yang mempertemukan berbagai unsur pemerintah daerah, legislatif, serta masyarakat untuk menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bengkulu Utara, Tommy Sitompul, SH, menegaskan bahwa seluruh rencana pembangunan yang dirumuskan dalam Musrenbang harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Bapemperda DPRD Bengkulu Utara Tommy Sitompul menyoroti pentingnya pembangunan daerah yang terukur.
Ketua Bapemperda DPRD Bengkulu Utara Tommy Sitompul, SH menyampaikan pandangannya terkait arah pembangunan daerah dalam Musrenbang RKPD 2027.

Menurutnya, proses perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar menjadi agenda formalitas tahunan, tetapi harus menghasilkan rancangan program yang memiliki arah dan tujuan yang jelas.

“Musrenbang merupakan tahapan penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu hasilnya harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi rakyat,” ujar Tommy Sitompul.

Ia menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah pembangunan di tingkat desa dan kecamatan harus menjadi dasar utama dalam penyusunan program pembangunan daerah.

Menurutnya, forum Musrenbang di tingkat bawah merupakan representasi langsung dari kebutuhan masyarakat sehingga harus dijadikan sebagai acuan dalam menyusun prioritas pembangunan daerah.

“Aspirasi masyarakat yang muncul dari musrenbang desa dan kecamatan harus menjadi pilot project dalam penyusunan program pembangunan daerah,” jelasnya.

Tommy menambahkan bahwa percepatan transformasi ekonomi daerah tidak dapat dicapai hanya melalui perencanaan di tingkat elit pemerintahan. Perencanaan pembangunan harus memiliki rumusan yang konkret dan realistis agar visi dan misi pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

Ia menilai bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran.

“Setiap tahapan dalam perencanaan pembangunan memiliki pengaruh penting dalam menentukan arah kebijakan. Dengan sistem perencanaan yang baik, program pembangunan dapat berjalan secara selaras, dinamis, dan fleksibel,” ujarnya.

Tommy juga mengakui bahwa dalam menyusun rencana pembangunan daerah tidaklah mudah, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah yang harus disesuaikan dengan berbagai kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah, menurutnya, harus mampu menyeimbangkan antara aspirasi masyarakat dengan kekuatan anggaran daerah yang tersedia.

“Memang tidak mudah karena pemerintah harus menyesuaikan antara aspirasi masyarakat dengan kemampuan fiskal daerah. Namun melalui musyawarah inilah kita bisa menentukan skala prioritas pembangunan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Tommy juga menegaskan bahwa DPRD Bengkulu Utara akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah daerah.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut akan dijalankan secara maksimal untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ia menyatakan bahwa pihak DPRD juga akan turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan pembangunan sebagai bagian dari tugas pengawasan.

“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tommy berharap agar berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dalam RKPD 2027 dapat direalisasikan secara optimal oleh pemerintah daerah.

Beberapa sektor yang menjadi fokus pembangunan antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang memadai akan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Melalui Musrenbang Kabupaten yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, DPRD berharap seluruh program pembangunan yang telah dirumuskan dapat menjadi motor penggerak bagi percepatan transformasi ekonomi daerah.

Dengan perencanaan yang matang serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pembangunan daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Harapan kita tentu seluruh program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)