Blitar, Berita Merdeka Online – DPRD Kabupaten Blitar melalui Badan Anggaran (Banggar) menekankan pentingnya sinkronisasi aspirasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2027. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Blitar yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Senin (11/5/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i dan dihadiri anggota Banggar DPRD serta jajaran TAPD Kabupaten Blitar.
Agenda utama rapat membahas sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebelum penetapan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2027. Dalam forum tersebut, Banggar DPRD menegaskan bahwa setiap program pembangunan daerah harus selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui kegiatan reses anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan.
Menurut Banggar, sinkronisasi Pokir DPRD dengan program pemerintah daerah menjadi langkah penting agar arah pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i, mengatakan Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan representasi aspirasi masyarakat yang wajib menjadi perhatian dalam proses penyusunan RKPD.
“Pokir DPRD merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses. Karena itu, sinkronisasi dengan RKPD sangat penting agar pembangunan daerah benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, harmonisasi antara DPRD dan pemerintah daerah diperlukan untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, terukur, dan berpihak kepada kepentingan publik.
Selain membahas sinkronisasi Pokir, rapat kerja tersebut juga menjadi momentum penguatan sinergi antara DPRD Kabupaten Blitar dan TAPD dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, DPRD Kabupaten Blitar berharap penyusunan RKPD Tahun 2027 dapat menghasilkan program prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Blitar. (Adv/Marlin)
Tinggalkan Balasan