DPRD Kepahiang Serahkan Nota Pengantar KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 kepada Banggar

Kepahiang, Berita Merdeka Online — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang menggelar rapat gabungan komisi dengan agenda penyerahan Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepahiang.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang, Senin (3/8/2026). Penyerahan dokumen dilakukan oleh pimpinan DPRD kepada Banggar sebagai bagian dari tahapan awal pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2026.

Dokumen KUA-PPAS Perubahan tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang. Proses tersebut diperlukan sebelum kebijakan anggaran perubahan disepakati dan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Lihat Juga:

“Masa Jabatan Sekretaris Daerah Bengkulu Utara Menipis, Isu Adanya Evaluasi Sepertinya Menguat”

Penyerahan Nota Pengantar KUA-PPAS Perubahan merupakan bagian dari mekanisme pembahasan anggaran daerah. Melalui tahapan tersebut, DPRD dan pemerintah daerah mulai menyelaraskan arah kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah serta kebutuhan pembangunan.

Lihat Juga:

Pemerintah Desa Datar Penokot Gelar Musdes RKPDes 2027, Tampung Aspirasi Warga

Dalam pembahasan perubahan APBD, berbagai komponen anggaran perlu diperhatikan, termasuk perubahan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, serta program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.

Banggar DPRD memiliki posisi penting dalam melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap dokumen anggaran. Fungsi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam memastikan kebijakan keuangan daerah disusun secara terarah dan sesuai kepentingan masyarakat.

Setelah dokumen diterima, pembahasan selanjutnya akan melibatkan TAPD dan perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan. Pembahasan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan serta kemampuan keuangan Kabupaten Kepahiang pada tahun berjalan.

Lihat Juga:

Majelis Taklim Merah Putih Benteng Ucapkan Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H

Proses penyusunan Perubahan APBD membutuhkan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Sinergi kedua pihak menjadi penting agar setiap perubahan kebijakan anggaran memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain memperhatikan kemampuan fiskal daerah, penyusunan anggaran juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dan prioritas pembangunan.

Melalui rapat gabungan komisi tersebut, proses pembahasan diharapkan berlangsung efektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan dalam proses penganggaran menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan memiliki kepentingan terhadap penggunaan anggaran daerah yang efektif dan tepat sasaran.

Perubahan APBD pada dasarnya merupakan instrumen untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan yang terjadi dalam tahun berjalan. Karena itu, setiap perubahan program maupun alokasi anggaran perlu mempertimbangkan urgensi dan manfaatnya.

Program yang mendapat dukungan anggaran diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung target pembangunan Kabupaten Kepahiang.

DPRD melalui fungsi penganggaran dan pengawasan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembahasan berjalan sesuai mekanisme. Sementara pemerintah daerah melalui TAPD menyiapkan serta menyampaikan rancangan kebijakan anggaran berdasarkan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Kerja sama antara kedua unsur tersebut menjadi bagian penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang seimbang antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan.

Penyerahan Nota Pengantar KUA-PPAS Perubahan kepada Banggar DPRD menjadi langkah awal menuju tahapan pembahasan yang lebih mendalam.

Setelah melalui proses pembahasan dan penyelarasan antara DPRD dengan pemerintah daerah, hasil kesepakatan KUA-PPAS Perubahan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2026.

Proses tersebut diharapkan dapat berjalan secara terukur dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Pada akhirnya, seluruh tahapan penganggaran diarahkan agar kebijakan keuangan daerah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan pembangunan Kabupaten Kepahiang. (Adv)