KEDIRI, BERITAMERDEKAONLINE.COM – Pemandangan tak elok dan memprihatinkan di salah satu tempat Billiard, berada di Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Selasa (5/12/2023). Amatan jurnalis media ini, tampak beberapa pelajar dari bangku SLTP, asyik bermain Billiard saat proses belajar mengajar.
Berdalih melatih olahraga, usaha tempat Billiard sama sekalin tidak mengindahkan teguran dari perangkat desa setempat, Bhabinkantibmas Polsek Ngasem dan Babinsa Desa Tugurejo yang bertugas di desa tersebut.
Berdasar penelusuran awak media, pihak pemerintah Desa dan aparat dari Polsek yaitu Bhabinkamtibmas dan juga Babinsa Koramil, sudah sering mengingatkan dan memberikan imbauan bahwa bagi anak – anak yang berseragam sekolah, untuk tidak diizinkan masuk di tempat Billiard. Tetapi pemilik tempat Billiard tidak mengindahkan teguran dan imbauan dari pihak pihak terkait.
Tempat Billiard itu juga menjadi sumber mengganggu kenyamanan di lingkungan sekitarnya. Jam operasionalnya dibuka sejak pagi hingga dini hari pukul 02.00 WIB. Kebisingan yang timbul seperti sorak sorai pemain Billiard dan hilir mudik kendaraan para pendatang. Ironisnya, terdapat rumah ibadah Gereja, tak jauh dari lokasi Billiard itu.
Serka Andik Prasetya selaku Babinsa Tugurejo dan Bripka Dwi Prasetiyo selaku Bhabinkantibmas yang bertugas di Desa tersebut sudah memberikan imbauan terkait kegiatan permainan Beliar di tempat tersebut agar tidak mengganggu ketertiban umum, dan selalu menjaga keamanan dan ketertiban, terutama kerukunan antar warga. Sehingga pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang di bebankan kepada kedua aparat negara tersebut, dapat berjalan dengan baik.
“Sebagai warga, kami berharap pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan, untuk menertibkan usaha yang duduga tidak mengantongi izin tersebut, dapat ditertibkan sehingga kegiatan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dapat tertata dengan baik sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata salah seorang warga yang meminta namanya tidak dicantumkan.
Masyarakat berharap, pemerintah dalam hal ini petugas Satpol PP, dapat mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya, karena hal itu merupakan domain kewenanganannya. (MB)
