Legislator Herlambang Soroti SiLPA Rp240 Miliar, Dana BOS dan BLUD Diminta Dievaluasi 

SEMARANG, Berita Merdeka Online — DPRD Kota Semarang menyoroti posisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang berdasarkan prognosis mencapai sekitar Rp240 miliar. Dewan meminta Pemkot Semarang mengevaluasi penggunaan anggaran, terutama dana terikat seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Hal itu disampaikan anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Herlambang Prabowo. Menurutnya keberadaan SiLPA perlu dikaji secara rinci di tengah kondisi keuangan daerah. Terlebih, sebelumnya terdapat proyeksi defisit anggaran sekitar Rp300 miliar.

Ia mengatakan Pemkot Semarang perlu memastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya.

Lihat Juga:

Buka Skrining Kanker Payudara Gratis, Agustina Minta Temuan Wajib Ditindaklanjuti Lewat UHC

“Bantuan Operasional Sekolah ini kan dinantikan oleh sekolah-sekolah. Ketika diberi malah tidak habis dan menjadi SiLPA, ini kan lucu,” ujar Herlambang, Senin (10/8/2026).

Politikus Partai Gerindra tersebut, menilai SiLPA yang berasal dari dana terikat perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perubahan anggaran. Dana BOS, misalnya, semestinya dapat dimanfaatkan sekolah untuk mendukung kebutuhan pendidikan sesuai ketentuan.

Hal serupa berlaku pada anggaran BLUD. Menurutnya, pemerintah perlu melihat penyebab anggaran yang telah disiapkan tidak terserap secara optimal sehingga berakhir menjadi SiLPA.

Lihat Juga:

Festival Tari Dug Dug Der Semarangan Raih Rekor LEPRID, Agustina Persembahkan untuk Warga

“Ini perlu dievaluasi, kenapa bisa menjadi SiLPA. Jangan sampai anggaran yang sebenarnya dibutuhkan justru tidak dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.

Sorotan terhadap SiLPA tersebut muncul di tengah rencana efisiensi anggaran Pemkot Semarang yang disebut mencapai sekitar 19-20 persen. Herlambang menilai efisiensi memang dapat dilakukan untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah, tetapi harus menyasar belanja yang tidak prioritas.

Ia menyebut belanja makan dan minum, kegiatan seremonial, serta sejumlah kunjungan dapat menjadi bagian yang dievaluasi karena dinilai tidak berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.

Lihat Juga:

Demokrat Semarang Perkuat Soliditas Menuju Pemilu 2029 Lewat Gerakan Langit Biru Asri 

Di sisi lain, efisiensi tidak boleh mengurangi anggaran yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Tidak mengganggu layanan. Artinya, kalau efisiensi ini nanti mengganggu pelayanan publik, ini jadi masalah,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.

Herlambang berharap Pemkot Semarang menyusun perubahan anggaran secara rigid dan terperinci. Dengan demikian, efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.(day)