Padang Lawas, Beritamerdekaonline.com – Wakil Ketua PCNU Padang Lawas H. Ahmad Sanusi Daulay yang juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Jumhuriyah di Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas mengecam keras oknum KPK terkhusus Asep Guntur Rahayu, Deputy penindakan dan eksekusi yang tanpa Tedeng aling-aling menyebut ( menyeret) nama PBNU dalam pembahasan korupsi kuota haji senilai Rp1 Triliun. Menurutnya hal itu ada unsur kesengajaan, dan di duga ada niat terselubung.

“Saya menganggap dia itu berpendidikan tinggi dan tidak mungkin tidak memahami NU sebagai Ormas terbesar dunia. Jika pun ada yang terlibat yang kebetulan pengurus PBNU, itu adalah oknum, sebut saja nama oknumnya dengan tidak melibatkan PBNU karena tidak mungkin PBNU nya korupsi dan itu mustahil,”Kata H. Ahmad Sanusi. Kamis (18/09)

Lihat Juga:
Petugas melakukan ramp check bus haji di PO Warga Baru Karawang untuk memastikan kelayakan kendaraan.
Pemkab Karawang Lakukan Ramp Check 12 Bus Haji 2026, Pastikan Keamanan dan Kelayakan Armada

Kemudian, lanjut Sanusi, isu sudah beredar sejak (12/09), dan dapat di maknai merupakan tuduhan dan fitnah

an terhadap PBNU.

Maka hal itu, perlu di tindaklanjuti karena dengan tudingan dapat merugikan nama baik PBNU sehingga dapat merusak kepercayaan umat terhadap NU yang begitu punya peran besar sejak proses kemerdekaan NKRI hingga sekarang.

Lihat Juga:
Bupati Barito Utara memimpin apel pagi bersama tenaga medis dan ASN di halaman RSUD Muara Teweh
Bupati Barito Utara Pimpin Apel di RSUD Muara Teweh, Tekankan Disiplin ASN dan Peningkatan Layanan Kesehatan

Sanusi juga menilai bahwa pihak-pihak yang secara sengaja menggiring opini publik dengan melibatkan PBNU kedalam isu korupsi ini telah melakukan tindakan yang tidak bertanggungjawab, dan sangat mencederai prinsip kode etik komunikasi publik. Dari opini tersebut jelas memiliki motif untuk memecah belah persatuan umat Islam dan menodai Marwah Jam’iyyah NU.

,”Saya sebagai kader NU yang juga wakil ketua PCNU Padang Lawas meminta dengan segera Asep Guntur Rahayu , deputi penindakan KPK agar mengkalrifikasi pernyataannya dan meminta maaf kepada warga Nahdliyyin,”tuturnya (Bonardon)

Views 908