Pemerintah Nagari Batipuah Ateh Gelar Musrenbang, Bahas RKP Tahun 2027 serta Daftar Usulan RKP Tahun 2028

TANAH DATAR (Sumbar), Berita Merdeka Online – Pemerintah Nagari Batipuah Ateh menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 di Aula Kantor Wali Nagari Batipuah Ateh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Senin (3/8/2026). Kegiatan tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027 serta Daftar Usulan (DU) RKP Tahun 2028. Musrenbang dibuka secara resmi oleh Wali Nagari Batipuah Ateh, Ade Putra.

Musrenbang dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPKB), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), Dinas Pertanian, serta Peksos Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar Reni Gita Riski, S.ST.

Turut hadir Sekretaris Kecamatan Batipuah Jerri Irwanto, SKM., mewakili Camat Batipuah, Kanit Binmas Polsek Batipuah AIPDA Remon Tanjung mewakili Kapolsek Batipuah, Bhabinkamtibmas Nagari Batipuah Ateh Bripka Daniel, Kepala UPT Puskesmas Batipuah I beserta bidan desa, P3MD Kecamatan Batipuah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kepala UPT Dinas Pendidikan SD se-Nagari Batipuah Ateh, serta berbagai unsur pemerintahan dan kemasyarakatan.

Lihat Juga:

Tradisi Pedang Pora Sambut Kapolres Baru Tanah Datar, AKBP Marwan Fajrin Resmi Bertugas

Dari unsur nagari hadir Wali Nagari beserta perangkat dan staf, Ketua dan anggota BPRN, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), TP-PKK Nagari, kader Posyandu, BumNag Indo Jati Mandiri, Koperasi Desa Merah Putih Syariah, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), mahasiswa KKN Universitas Negeri Padang (UNP) Tahun 2026, insan pers, serta perwakilan masyarakat dari seluruh jorong.

Dalam kesempatan itu, Analis Kebijakan Muda PMDPKB Kabupaten Tanah Datar, Deddy Prihatin, S.Kom., tampil sebagai pembicara dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Dalam sambutannya, Wali Nagari Ade Putra, S.E., NL.P., menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan nagari, mulai dari Musyawarah Jorong (Musjor), Musyawarah Nagari (Musnag), verifikasi skala prioritas, hingga pelaksanaan Musrenbang.

Lihat Juga:

Pemerintah Nagari Batipuah Ateh Launching Penanaman Jagung untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Menurutnya, seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan secara berjenjang dan terdokumentasi dengan baik sehingga arah pembangunan nagari dapat disusun secara terencana, terukur, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Meski pemerintah tengah menghadapi kebijakan efisiensi keuangan nasional,

Pemerintah Nagari Batipuah Ateh tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan fisik maupun program pemberdayaan masyarakat. Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian antara lain peningkatan jaringan irigasi, rehabilitasi MCK, pembangunan gedung Posyandu, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin ekstrem, penyertaan modal kepada BumNag, BumNagMa, serta Koperasi Desa Merah Putih.

Ade Putra menjelaskan, pada tahun 2026 terdapat tiga kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui Dana Desa, yaitu peningkatan MCK Umum Piincuran Pisang di Jorong Balai Sabuah dengan anggaran Rp45,95 juta, pembangunan Bandar Irigasi Kayu Mudo Sungai Kandi di Jorong Jambu sebesar Rp44,69 juta, serta pembangunan Gedung Posyandu Balai Gamba di Jorong Balai Mato Aie senilai Rp66,18 juta. Selain itu, Dana Desa juga dialokasikan untuk BLT dan penyertaan modal kepada badan usaha milik nagari.

Lihat Juga:

Kunjungan Studi Tiru dan Bimbingan Teknis Nagari Lawang ke Nagari Batipuah Ateh dalam Rangka Pengembangan Nagari Digital

Di luar Dana Desa, berbagai pembangunan juga didukung melalui APBD Kabupaten Tanah Datar dan pokok pikiran anggota DPRD, di antaranya peningkatan mutu Jalan Sungai Maruok, rehabilitasi bahu jalan Guguak Tinggi, pendaman bahu jalan Kubu Pisang–Kantor Camat Batipuah, pendaman tebing Jalan Bancah, serta lanjutan pengecoran Jalan Tonggak Baluik Balai Gamba.

Nagari Batipuah Ateh juga menerima berbagai bantuan lain, seperti dana stimulan bagi empat rumah terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025, bantuan permodalan UMKM, serta bantuan pembangunan sektor pertanian bagi lima kelompok tani dengan total anggaran sekitar Rp100 juta.

Ia menyebutkan, sejumlah kegiatan pembangunan telah selesai dilaksanakan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses. Beberapa program lain, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni dan peningkatan mutu Jalan Batang Gadih–Simpang Kandikie di Jorong Jambu, juga dipastikan akan direalisasikan oleh pemerintah daerah pada tahun ini.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mengawasi seluruh pelaksanaan pembangunan di nagari. Bagi masyarakat yang ingin terlibat sebagai tenaga kerja, silakan berpartisipasi sesuai kemampuan dan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujar Ade Putra.

Ia juga mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar berbagai persoalan pembangunan yang masih tertunda dapat diselesaikan pada tahun 2027 melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan warga sesuai visi dan misi pembangunan Nagari Batipuah Ateh.

Sementara itu, Analis Kebijakan Muda PMDPKB Kabupaten Tanah Datar, Deddy Prihatin, S.Kom., menegaskan bahwa Musrenbang merupakan agenda wajib yang diamanatkan dalam regulasi sebagai forum penyusunan arah pembangunan nagari melalui kesepakatan seluruh unsur masyarakat.

Ia berharap seluruh usulan pembangunan yang dihasilkan dapat diselaraskan dengan visi dan misi Wali Nagari Batipuah Ateh periode 2022–2030. Selain itu, Deddy juga mendorong setiap nagari untuk merealisasikan program satu nagari satu bank sampah sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Pada sesi berikutnya, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar menyampaikan sosialisasi mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Masyarakat diharapkan aktif mendukung setiap pendataan yang dilakukan pemerintah. Apabila terdapat kendala terkait status desil atau data penerima bantuan sosial, masyarakat dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari melalui petugas FSLRT untuk diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar.

Dijelaskan pula bahwa perubahan status desil bukan merupakan kewenangan pemerintah nagari maupun pemerintah daerah, melainkan mengikuti kebijakan dan regulasi pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah berkomitmen terus mencari solusi atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada akhir kegiatan, Wali Nagari Batipuah Ateh Ade Putra menyerahkan Naskah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027 dan Daftar Usulan (DU) RKP Tahun 2028 kepada Pemerintah Kecamatan Batipuah dan Dinas PMDPKB Kabupaten Tanah Datar sebagai tindak lanjut proses perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang.

(Charles Nasution)