Wali Kota Padang Panjang Lantik 1.113 PPPK, Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik Berkualitas

Padang Panjang (Sumbar) | Berita Merdeka Online — Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis secara resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 1.113 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Halaman Balai Kota Padang Panjang, Selasa (30/12/2025). Pelantikan massal ini menandai penguatan sumber daya aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra, Wakil Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres Padang Panjang AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, unsur Forkopimda, serta kepala perangkat daerah terkait.

Dalam sambutannya, Hendri Arnis mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang telah resmi dilantik. Ia menegaskan bahwa pengangkatan ini merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian para tenaga yang selama ini telah bekerja, baik yang baru bergabung maupun yang telah mengabdi lebih dari dua dekade.

Lihat Juga:

–

“Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus memenuhi kebutuhan aparatur pemerintah daerah,” ujar Hendri Arnis.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) atas pelaksanaan seluruh tahapan pengangkatan PPPK yang dinilai berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa status sebagai aparatur pemerintah harus dibarengi dengan integritas, disiplin, dan tanggung jawab moral dalam melayani masyarakat.

Lihat Juga:

Gerak Cepat, Wako Yota Balad Tinjau Langsung Korban Kebakaran di Jawi-Jawi I

“Tidak boleh ada lagi budaya bekerja setengah hati. Luruskan niat untuk mengabdi secara profesional, hadirkan inovasi di unit kerja masing-masing, dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika kerja, membangun kolaborasi antarpegawai, serta menjalankan tugas sesuai aturan dan norma yang berlaku. Menurutnya, kebijakan PPPK — termasuk PPPK paruh waktu — merupakan solusi pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan aparatur secara bertahap dan proporsional.

“Saudara-saudara adalah bagian penting dari roda pemerintahan. Perbaiki diri, tingkatkan kinerja, dan berikan yang terbaik untuk Kota Padang Panjang,” pungkas Hendri Arnis.

Lihat Juga:

(Charles Nasution – Berita Merdeka Online)