JAKARTA, BERITA MERDEKA Online – Ketua Umum Kabeh Sedulur Indonesia, Indria Febriansyah, mengkritisi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) yang direncanakan akan berdialog dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Tim Kampanye Nasional (TKN) pada 10 Mei 2024 mendatang. Dalam pernyataannya, Indria menyebut langkah tersebut bertentangan dengan komitmen Aptisi pada 10 Februari 2024 yang menyatakan bersikap netral dalam kontestasi politik.
Indria menyoroti bahwa keputusan Aptisi untuk berdialog dengan pihak TKN bisa menimbulkan kesan bahwa asosiasi tersebut condong kepada pihak yang dipastikan menang dalam pemilihan umum. Hal ini dianggap berpotensi merusak citra perguruan tinggi yang seharusnya netral dan bebas dari pengaruh politik.
“Sebagai asosiasi akademik, Aptisi seharusnya tidak mengambil langkah pragmatis yang bisa menimbulkan interpretasi bahwa mereka sengaja mengambil momentun seolah mendukung salah satu pihak. Terutama mengingat konteks pemilu yang masih berlangsung, dan dunia kampus harus tetap independen dari tekanan politik,” ujar Indria, Minggu (5/5/2024).
Dia juga mengingatkan bahwa dunia perguruan tinggi memiliki sejarah sebagai pusat netralitas dan pengembangan ide-ide kritis.
“Langkah Aptisi untuk berdialog pada saat transisi pemerintahan ini bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini berisiko membuat perguruan tinggi terkesan seperti cara-cara yang biasa dilakukan oleh partai politik,” tambahnya.
Indria berharap agar Aptisi tetap menjaga fokusnya pada isu-isu akademik dan menghindari keterlibatan yang bisa berdampak negatif terhadap persepsi publik. Dia juga menyarankan agar setiap diskusi tentang kebijakan pendidikan dilakukan melalui jalur resmi dan setelah pemilihan umum selesai.
“Jika Aptisi ingin memberikan masukan atau ide tentang dunia pendidikan, sebaiknya dilakukan nanti melalui kementerian terkait, bukan sekarang. Ini bukan waktunya,” tegas Indria.
Dalam konteks transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, Indria mengingatkan agar semua pihak, terutama yang terkait dengan dunia akademik, berhati-hati dalam mengambil langkah agar tidak memberikan kesan dukungan yang bias terhadap salah satu pihak.
“Aptisi sebagai organisasi perguruan tinggi swasta harus sadar akan posisinya dan menjaga independensi dari pengaruh politik,” pungkasnya. (TIM)
