Padang Panjang (Sumbar), Berita Merdeka Online — Pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan ketangguhan dan kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025. Dengan respons cepat, terkoordinasi, dan terukur, Pemko berhasil memastikan keselamatan warga sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana.

Sejak fase prabencana, kesiapsiagaan telah menjadi perhatian utama. Apel gabungan lintas instansi yang digelar pada September 2025 menjadi fondasi awal dalam membangun kesiapan menghadapi potensi cuaca ekstrem di musim hujan.

Langkah tersebut diperkuat dengan apel kesiapsiagaan Polres Padang Panjang serta penyampaian imbauan secara masif kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan media sosial. Edukasi kebencanaan juga dilakukan langsung ke kawasan rawan longsor.

BPBD bersama perangkat daerah terkait menyiapkan sarana dan prasarana kebencanaan, sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah mitigasi bencana.

Ketika bencana terjadi pada Kamis, 27 November 2025, Pemerintah Kota Padang Panjang bergerak cepat. Wali Kota Hendri Arnis langsung memimpin koordinasi bersama Forkopimda dan instansi terkait untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Posko Tanggap Darurat segera didirikan sebagai pusat komando penanganan, sehingga seluruh langkah evakuasi, distribusi logistik, hingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara terkoordinasi.

Wilayah terdampak seperti Jembatan Kembar Silaing Bawah, Koto Katik, dan Koto Panjang menjadi prioritas utama penanganan. Akses jalan yang sempat terputus berhasil dibuka kembali dalam waktu singkat.

Tim gabungan dari BPBD, TNI-Polri, Damkar, Dinsos, PMI, Basarnas, BNPB, dan relawan bekerja tanpa henti sejak hari pertama. Evakuasi warga, pencarian korban, serta penyaluran bantuan dilakukan secara cepat dan humanis.

Dapur umum beroperasi setiap hari untuk memastikan kebutuhan pangan warga terdampak terpenuhi. Layanan kesehatan juga siaga penuh guna mencegah munculnya penyakit pascabencana.

Di sektor infrastruktur, pembersihan material longsor dan normalisasi sungai dilakukan secara bertahap dan terencana. Pemeriksaan struktur jembatan dan drainase menjadi prioritas guna menjamin keselamatan jangka panjang.

Jalur vital Jembatan Kembar kini kembali dapat dilalui, menandai keberhasilan Pemko dalam memulihkan konektivitas transportasi masyarakat meski penguatan lanjutan masih terus dilakukan.

Pendataan kerusakan dilakukan secara akurat dan transparan sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan.

Perhatian serius juga diberikan kepada warga terdampak permukiman. Pemko menyediakan hunian sementara yang aman, mulai dari Rusunawa hingga rumah kontrakan lengkap dengan perabot dan kebutuhan dasar.

Selain itu, bantuan biaya hidup sebesar Rp1,5 juta per keluarga diberikan untuk meringankan beban masyarakat selama masa pemulihan. Layanan trauma healing turut disiapkan, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Melalui rapat evaluasi, masa tanggap darurat diperpanjang hingga 13 Desember 2025 guna memastikan seluruh kebutuhan lapangan tertangani dengan baik.

Memasuki masa transisi sejak 14 Desember 2025, fokus Pemko beralih pada pemulihan berkelanjutan yang memperhatikan aspek keselamatan dan potensi cuaca ekstrem lanjutan.

Koordinasi intensif dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait relokasi dan penyediaan hunian permanen.

Data kerusakan rumah dimantapkan, termasuk dukungan pembangunan dari pihak swasta dan tokoh nasional, menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Wali Kota Hendri Arnis bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade juga secara langsung menyampaikan kebutuhan percepatan penanganan kepada Menteri PU, terutama untuk titik-titik vital infrastruktur.

Total kerugian infrastruktur yang mencapai lebih dari Rp190 miliar ditangani secara sistematis dengan penyusunan proposal bantuan ke kementerian dan lembaga terkait.

Kerusakan permukiman warga pun ditangani secara bertahap, termasuk penyaluran bantuan atap seng dan kayu kasau untuk rumah rusak ringan.

Sektor pertanian dan pendidikan yang terdampak turut menjadi perhatian, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekonomi dan layanan dasar masyarakat.

Sebagai bentuk keseriusan, Tim Jitu Pasna mulai menyusun dokumen R3P sesuai amanat PP Nomor 21 Tahun 2008 untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan terarah dan terukur.

Sementara itu, proses pencarian korban masih terus dilakukan dengan dukungan penuh Pemerintah Kota Padang Panjang, mencerminkan komitmen kemanusiaan yang tidak pernah surut.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dengan kepemimpinan yang sigap, koordinasi yang solid, dan kepedulian terhadap masyarakat, Kota Padang Panjang mampu bangkit dan melangkah lebih kuat menghadapi tantangan ke depan. (Pariwara)

(Charles Nasution – Berita Merdeka Online)