Muara Teweh, Berita Merdeka Online — Muara Teweh, berita merdeka online. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Barito Utara Gun Sriwitanto SH, menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan yang telah dinobatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Desa Anti Korupsi.

Mengetahui hal itu Gun Sri mengajak agar desa lainnya di Barito Utara dapat meniru keberhasilan Desa Bukit Sawit memperoleh predikat Desa Anti Korupsi.

Sebagai langkah awal Gun Sri yang juga ketua IPSI Barito Utara ini mengusulkan agar Desa Bukit Sawit dapat dijadikan sebagai role model atau model pembelajaran bagi desa-desa lain di Barito Utara.

Lihat Juga:
Ratusan warga Desa Kareloe menyampaikan aspirasi penolakan rencana pembangunan Batalyon TNI saat mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Jeneponto.
Ratusan Warga Desa Kareloe Sampaikan Penolakan Rencana Pembangunan Batalyon TNI kepada DPRD Jeneponto

“Kami mengusulkan agar Desa Bukit Sawit dijadikan percontohan. Melalui program pembinaan antar-desa, praktik baik yang telah diterapkan di Bukit Sawit dapat ditularkan ke desa tetangga,” jelasnya, Rabu, 18/Nop/2025.

Selain itu pemerintah daerah juga diharapkannya dapat menetapkan target tahunan yang jelas untuk memperluas gerakan desa anti-korupsi ke seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Utara.

Lihat Juga:
Aktivitas pengisian dan distribusi BBM solar subsidi yang digunakan untuk operasional kendaraan angkut hasil perkebunan di Kabupaten Merangin.
Harga Solar Subsidi di Wilayah Pedesaan Merangin Tembus Rp570 Ribu per Galon, Pelaku Usaha Keluhkan Biaya Operasional

“Dengan sinergi yang baik antara pemerintah desa, DPRD, dan masyarakat, saya yakin korupsi dapat dicegah sejak dini, dan pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal untuk kesejahteraan bersama,” tandanya.

Di sisi lain, juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan desa dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami mendorong setiap desa memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi keuangan melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara optimal dan terbuka,” ungkapnya.

Lihat Juga:
Pelantikan pengurus KONI Kutai Barat masa bakti 2026–2031 di Taman Budaya Sendawar.
Pelantikan Pengurus KONI Kutai Barat 2026–2031 Resmi Digelar, Alsiyus Ajak Cabor Bersinergi Raih Prestasi

Juga pentingnya publikasi laporan keuangan dan kegiatan desa di tempat yang mudah diakses masyarakat, seperti papan informasi, media sosial, atau website desa. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik.

“Transparansi harus diikuti dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Untuk itu, audit internal dan eksternal secara berkala, serta tutupnya. (Carli)

Views 262

Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.