Muara Teweh, Berita Merdeka Online — Legislator muda PKB DPRD Barito Utara, Suhendra, SE, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 harus memprioritaskan program-program yang benar-benar menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2026 pada 25 November 2025.
Suhendra menyoroti paparan Wakil Bupati dalam Rapat Koordinasi Kemiskinan. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah harus sejalan dengan amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
“APBD 2026 harus menjadi instrumen strategis dalam merealisasikan tiga strategi penanggulangan kemiskinan, terutama penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan infrastruktur dasar,” tegasnya.

Suhendra secara khusus menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk dua sektor fundamental:
- Program Sekolah Rakyat – untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat miskin.
- Perbaikan Sanitasi – untuk menurunkan kerentanan kesehatan masyarakat di desa-desa.
“Pendidikan berkualitas dan lingkungan sehat adalah fondasi untuk memutus mata rantai kemiskinan,” ujarnya.
Suhendra juga mengapresiasi capaian pengendalian inflasi oleh pemerintah daerah.
“Inflasi minus 0,41% di November adalah capaian baik. Ini harus dipertahankan karena inflasi yang rendah sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat miskin,” jelasnya.
Menurutnya, stabilitas harga akan menjaga kemampuan warga berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Sebagai wakil rakyat, Suhendra memastikan fraksinya akan mengawal ketat proses pembahasan APBD.
“Kami pastikan setiap rupiah anggaran untuk penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap APBD 2026 bisa menjadi terobosan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ekstrem di Barito Utara. (Carli)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan